Membangun Selalu Berpijak Pada Dua Kaki

Oleh: Fauzi Aziz

KITA sering berpikir rumit ketika membicarakan konsep pembangunan di bidang apa saja. Padahal jika kita bisa sederhanakan cara berpikirnya, akan dapat kita temukan yang paling hakiki sebagai pijakan pokok. Hanya ada dua yang bisa membuat pembangunan berjalan sebagai awal untuk tumbuh, kaki kiri bersifat piranti keras dan kaki kanan adalah piranti lunak.

Piranti keras hakekatnya masih berupa material dan biasanya hanya berupa benda-benda padat dan cair. Inilah isi alam semesta di jagad raya ini sebagai modal awal yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Mau dia pakan, Tuhan menyerahkan sepenuhnya kepada manusia untuk menggunakan, mengolah dan mendagangkannya.

Bentuk dan jenis piranti keras yang lain disebut modal fisik berupa mesin-mesin dan bangunan. Piranti lunak, terdiri dari dua bagian yakni, modal manusia dan modal sosial. Modal manusia pada dasarnya adalah nilai produktif setiap manusia dimanapun mereka berada. Sementara modal sosial adalah berkaitan dengan persoalan perilaku dan tata nilai setiap individu, komunitas, berbagai organisasi yang menyatukan keseluruhan masyarakat yang bisa berupa organisasi publik, organisasi bisnis dan organisasi nirlaba.

Konsep pembangunan dengan demikian harus bisa dimulai, ditumbuhkan dan dikembangkan di atas piranti keras dan piranti lunak yang terkombinasikan secara baik. Dan sebagai resultantenya, kita akan bisa melihat secara fisik sebagai output pembangunan dan secara sosial dan kemanusian hasil yang bersifat fisik tersebut dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Yang hakiki ada 4 kekuatan. Dua kekuatan ada disisi perangkat keras, dua lainnya ada disisi perangkat lunak. Di luar itu, ada lagi dua kekuatan yang mempunyai daya ungkit besar agar proses pembangunan dapat berjalan maksimal yakni tersedianya faktor modal finansial, teknologi dan manajemen.

Dalam perjalanan waktu, manusia cenderung tidak berhasil mengelola semua faktor yang disebutkan sebagai modal dasar pembangunan karena kita terjebak pada pragmatisme yang cenderung bersifat menerabas atau kebutuhan instan. Misalnya ingin menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga kita menjadi lupa membangun yang sifatnya paling hakiki, yakni memanusiakan manusia Indonesia.

Akibatnya ketika pertumbuhan ekonomi diposisikan sebagai “dewa”, ternyata sekarang muncul kondisi bahwa pertumbuhan ekonomi yang fantastik hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmatinya. Dewasa ini, kita disadarkan bahwa baik di ting kat global dan di Indonesia, terjadi kesenjangan sosial yang sangat dalam.

Tesisnya Amartya Sen menjadi terabaikan begitu saja, dimana ia mengatakan bila setiap manusia mampu mengoptimalkan potensinya, kontribusinya untuk kesejahteraan bersama akan maksimal. Padahal dalam pandangannya Amartya Sen menegaskan penyebab langgengnya kemiskinan, ketidakberdayaan dan keterbelakangan adalah karena ketiadaan akses.

Akibat keterbatasan akses, pilihan manusia menjadi terbatas. Bahkan tak ada tempat untuk mengembangkan kehidupannya. Manusia hanya menjalankan apa yang terpaksa dapat dilakukan, bukan apa yang seharusnya bisa dilakukan.

Sebab itu, Amartya Sen menyampaikan pandangannya bahwa pembangunan seharusnya merupakan proses yang memfasilitasi manusia mengembangkan sesuatu yang sesuai dengan pilihannya (development as a process of expanding the real freedoms that people enjoy).

Indonesia terus membangun dan secara ekspansif terasakan bahwa pemerintah nampaknya sedang bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya dengan bangsa lain. Kita bisa lihat bahwa apa yang sedang dikejar adalah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai kinerja utama. Tapi untung, presiden bisa diingatkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pemerintah perlu melakukan restrukturisasi atau merasionalisasi APBN agar lebih mampu memitigasi masalah kesenjangan, kemiskinan dan pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi penting, tapi harus semakin mampu menciptakan keadilan sosial. Secara idiologis berarti Indonesia harus melakukan koreksi bahwa ekonomi liberal yang kini berjalan telah menimbulkan ketidakadilan.

Yang menjadi perhatian masyarakat luas adalah jangan jadikan negeri ini menjadi “lapaknya” modal asing, barang dan jasa impor karena hal ini berarti Indonesia bisa dikatakan tidak sedang membangun akibat peran modal asing serta barang dan jasa impor membanjiri pasar dalam negeri. (penulis adalah pemerhati masalah sosial, ekonomi dan industri).