Meng-enjineering Indonesia

Oleh: Fauzi aziz
INDONESIA menjelma menjadi negara demokrasi serta dalam struktur ekonomi global menempati urutan nomor 17 di dunia merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Awalnya menjadi negara jajahan, kemudian mengenyam kemerdekaan dan menjadi serta mengalami transformasi politik, ekonomi dan budaya.

Nilai kesejarahannya sangat kaya. Berbagai peristiwanya terekam dengan baik. Namun sayang, tidak banyak lagi yang tekun menelurusi lika-liku kesejarahan Indonesia, kecuali para akademisi jurusan sejarah Indonesia.

Jika ini benar, maka sulit rasanya membangun semangat nasionalisme atau menggalang rasa persatuan dan kesatuan bangsa, manakala kita tak mengenal nilai kesejarahan Indonesia secara paripurna. Untuk itu, Indonesia perlu melakukan Political-Economic-and Cultural Review agar bangsa Indonesia tahu diri melakukan sesuatu untuk negerinya dengan melihat catatan-catatan sejarahnya dengan baik dan benar di masa lalu.

Jika tidak, “Meng-Enjinering Indonesia” akan tercabik dari akar budaya bangsanya. Kita sepertinya siap menjadi bagian struktur politik, ekonomi dan budaya dunia, tapi di dalam negeri fondasinya belum kuat dan bisa dikatakan belum siap dalam pilar yang sama.

Kita bangga menjadi warga dunia dan sudah merasa menjadi bagian dari masyarakat internasional, tapi demokrasinya yang kita impor dalam kondisi completely build up, kata Presiden Jokowi.

Begitu pula globalisasinya kita terima apa adanya, sehingga demokrasi dan globalisasi yang kita impor seratus persen diterima dalam kondisi siap dan tidak siap.

Dengan demikian,Indonesia “di-enjinering” dalam keadaan siap dan tidak siap. Kita nyemplung tanpa reserve sehingga yang siap bisa berenang ketepian dan yang tidak siap bisa berpotensi tenggelam atau ditenggelamkan.
Ibarat kendaraan, dalam buku panduan dikatakan Indonesia adalah NKRI, dasarnya Pancasila, tapi demokrasinya, ekonominya dan budayanya liberal. Sistem ketatanegaraannya juga copy paste negara demokrasi terbesar di dunia sebagai pengekspor demokrasi ke Indonesia,yakni Amerika Serikat.

Kalau kata siap dan tidak siap kita jadikan patokan, maka tentu secara politik, ekonomi dan budaya  ada resiko yang harus kita bayar. Jika tidak siap, secara politik, ekonomi dan budaya gampang dilibas, mudah diintervensi.

Kalau siap tidak siap terus diorasikan, bangsa ini akan terjebak pada dikotomi tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpotensi menimbulkan keraguan berkelanjutan. Karena itu, meng-enjinering Indonesia untuk menjadi bangsa yang unggul harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar.

Tidak dilakukan dengan cara grusa-grusu. Mau menegakkan NKRI tidak diikuti dengan perilaku para pemimpin yang mau bersatu tapi terus gontok gontokan. Mau menjadi negara dengan kekuatan ekonomi masa depan, Indonesia hanya menyediakan bumi dan air, sementara modal, teknologi dan keahlian masih harus tergantung dari luar.

Budayanya yang lengkap ragamnya juga “dikorbankan” dengan lebih mengendos budaya asing sehingga para budayawan seperti almarhum WS Rendra, mengatakan bila Indonesia dibangun dengan tidak menapak pada dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung, maka masyarakat akan jatuh. Kutipan pendapat WS Rendra yang lain, dalam konteks tema meng-enjinering Indonesia, dikatakan yang mesti dilakukan adalah re-designing konstitusi, re-designing pendidikan, re-designing transportasi, re-designing pertahanan, redesigning keagrariaan dan redesigning tatanan ekonomi.

Dengan pikiran tersebut, sebagai warga negara biasa, kita merasakan bahwa negeri ini harus di-enjinering kembali agar lebih sesuai dengan kebutuhan bangsa yang mengharapkan Indonesia tidak menjadi negara federal, atau bernasib seperti Uni Sovyet yang terpecah menjadi banyak negara.

Cara berbangsa dan bernegara di negeri ini tidak boleh dikelola secara pragmatis, tapi harus bersandar pada idialisme dan idiologi bangsa. Pragmatisme tidak akan membuat negeri ini memiliki pondasi yang kokoh dan kuat karena rumah tangga negara diurus berdasarkan selera pemimpinnya, tidak tunduk pada cita-cita yang luhur dan bersandar pada idiologi negara.

Kendati pragmatis, China tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budayanya dan tetap sebagai negara komunis yang mengakomodasi kapitalis ketika berbicara masalah ekonomi. Bumi dan air serta kekayaaan alam yang mereka miliki tetap dikuasai dan dimiliki negara untuk kemakmuran rakyatnya.

Di negeri kita salah kaprah. Dalam kasus Freeport sebagai contoh untuk bisa memiliki tambang tembaga tersebut, Indonesia harus membayar melalui divestasi sesuai harga pasar. Ini konyol. Sudah menjadi kubangan rakyat disuruh membayar.

Inalum, dikembalikan ke pangkuan ibu pertiwi juga diminta membayar oleh pihak Jepang setelah sekian tahun lamanya mengelola perusahaan tersebut.
Menuju Indonesia yang berperadaban, bangsa Indonesia tidak boleh bersikap pragmatis. Bangsa Indonesia harus di-enjenering kembali agar tidak  salah arah dan salah kaprah. Proses enjeneringnya harus dimulai dengan pendidikan moral dan etika. (penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi dan industri).

Berita Terkait

Komentar

Komentar