Mengatasi Sampah Plastik di Indonesia Sarat Muatan Politis

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Mengatasi persoalan sampah plastik di Indonesia sarat dengan muatan politis sehingga tidak kena sasaran. Bahkan terkesan pencitraan.

Hal itu terungkap dalam jumpa pers yang dilakukan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi) di Jakarta kemarin.

‘’Ya, dipolitisasi. Kalau ada LSM omong ini, pamerintah langsung respon sementara kami sebagai pengusaha tidak didengar,’’ kata Agus Hartono selaku Pengurus Adupi.

Disebutkan bahwa sejatinya, larangan penggunaan plastik bukan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan sampah plastik di Indonesia. Larangan penggunaan plastik justru akan menimbulkan masalah baru yang akan semakin kompleks.

“Bayangkan kalau Indonesia benar-benar dilarang menggunakan plastik, pasti hancur. Coba deh, pasti hancur sebab masalah sampah plastik tidak bisa diselesaikan dengan larangan, plastik itu di daur ulang, bukan dibatasi,” katanya.

Larangan penggunaan plastik lanjut Agus, pasti mematikan bisnis para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sebab ribuan UMKM di Indonesia bergerak di bidang makanan yang semuanya menggunakan kantong plastik.

‘’Industri makanan itu semuanya pasti menggunakan kemasan plastik yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang kembali menjadi tali rafia atau pun sedotan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Umum ADUPI, Justin Wiganda mengatakan, sebenarnya permasalahan sampah plastik di Indonesia terletak pada manajemen sampah yang masih buruk. Pemerintah belum sepenuhnya menerapkan penyortiran sampah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

“Hingga saat ini, penyortiran sampah masih belum berjalan sesuai dangan ketentuan regulasi yang ada,” tegas Justin.

Lebih lanjut, Justin mengungkapkan, banyak sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang atau daya ekonomisnya rendah karena sudah terkontaminasi dengan sampah lainnya sehingga menjadi tidak higienis. (sabar)