Mereka Teriak-teriak; “Cina Bangsat…”

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Menanggapi vonis atas Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Ketua YLBHI, Asfinawati, menilai vonis akan membuat kelompok minoritas, khususnya warga Cina Indonesia, takut bersuara dan ikut terlibat dalam proses politik.

BBC Indonesia pun berbicara dengan sejumlah warga Cina Indonesia, baik yang tinggal di Jakarta, di luar Jakarta, maupun di luar Indonesia, terkait pendapat mereka tentang vonis Ahok dan masa depan demokrasi Indonesia.

“Waktu mendengar vonis, saya merasa sangat pesimistis. Rasanya seperti tidak ada harapan lagi, sedih sekali. Rasanya seperti orang diputusin cinta,” ungkap Aline Djayasukmana seperti dilansir BBC Indonesia.

Penulis berdarah Cina dan berdomisili di Jakarta itu mengungkapkan, vonis dua tahun terhadap Ahok seakan menjadi legitimasi bahwa “tidak apa membully orang, tidak apa kalau membully kelompok minoritas.”

Dieksploitasi

Meskipun begitu, Aline menilai “Ahok juga tidak bijak menyebut ayat (Al-Maidah) itu. Tapi apakah layak dia dipenjara? sama sekali tidak.”

Dia mengungkapkan sejak semula kasus Ahok telah dieksploitasi secara berlebihan oleh kelompok intoleran.

“Kalau yang melakukan itu (menyebut Al-Maidah) bukan Ahok, bukan orang Cina dan bukan Kristen, pasti tidak akan begini… Orang-orang yang teriak di luar itu tidak hanya menyalahkan Ahok, tetapi menyalahkan etnisnya… Mereka teriak-teriak “Cina bangsat”. Berarti selama ini di bangsa ini, orang setanah air ini punya kebencian yang mendalam dengan etnis saya yang tidak bisa saya pilih saat lahir.”

Meskipun begitu, momen vonis dan berbagai unjuk rasa yang mengelilingi persidangan Ahok, dinilai Aline “sudah mengeluarkan seluruh borok mereka (pihak intoleran). Justru ini jadi titik balik bagi masa depan Jakarta. Kemungkinannya dua; hancur atau membaik. Dan entah mengapa, menurut saya ini akan membuat minoritas akan semakin berani bersuara.”

Priscillia Indrajaya, warga Indonesia yang tinggal di San Francisco, Amerika Serikat, sudah meniatkan pulang ke Indonesia ketika mendengar kinerja Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta.

“Ingin bekerja sama dia. Setidaknya belajar, magang di balai kota lah,” kata perempuan yang sudah empat tahun tinggal di negara bagian California itu, kepada BBC Indonesia.

Kehilangan Harapan

Namun, ketika mendengar vonis hakim terhadap kasus yang menimpa Ahok, serta gagalnya Ahok dalam kancah Pilkada DKI, “jadinya (saya) kehilangan harapan. Teman-teman saya malah banyak yang mau keluar dari Indonesia.”

Priscillia mengungkapkan perasaannya campur aduk ketika mendengar vonis Ahok. “Marah iya, sedih iya, gregetan iya. Rasanya sedih sekali, depresi sekali.”

Perasaan itu dirasanya sangat mendalam karena dia merasa Indonesia baru saja melangkah kepada kemajuan ketika seorang warga Cina Indonesia memimpin Jakarta.

“Baru ada harapan, eh sekarang begini lagi, balik lagi ke zaman dulu, ke masa orde baru.”

Kasus Ahok tidak hanya menjadi perhatian warga Jakarta, tetapi juga berbagai penjuru Indonesia. Misalnya Iwan Tandoko, asal Medan, Sumatera Utara.

“Saya lahir di Indonesia, besar di Indonesia. Kalau saya tidak bersuara, berarti saya membiarkan Indonesia tertinggal selangkah lagi,” katanya dengan suara bergetar lewat sambungan telepon.

Dia menyatakan dukungan kepada Ahok karena “dia bersih, memperhatikan orang yang tidak mampu tanpa melihat Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan sebagainya. Dan saya tidak bisa menerima, orang hebat seperti dia divonis bersalah.”

Meskipun begitu, Iwan menyatakan hukum tetap harus ditegakkan. Namun, dia tidak memungkiri bahwa dirinya merindukan Indonesia yang plural dan mendukung keberagaman.

“Mengapa saat pahlawan olahraga Cina (Indonesia) sedang bertanding, para pendukung, apapun agamanya mendukung mereka, mau mengeluarkan tenaga memberi dukungan? Tetapi mengapa ketika ada pemimpin yang berdedikasi penuh untuk Jakarta, tidak bisa?”

“Kami berharap kalau Ahok tidak diterima di Jakarta, Ahok memimpin Medan saja. Soalnya Gubernur dan walikota di sini berkali-kali masuk penjara KPK karena kasus korupsi. Kami ini memimpikan seorang pemimpin yang bisa memimpin Medan, dan itu ada di diri Ahok.”

Pengamat kemasyarakatan dan kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Thung Ju Lan, menyatakan bahwa kondisi masyarakat Cina Indonesia saat ini berbeda dengan pada tahun 1998 atau 1965.

“Ketakutan dan kekhawatiran (warga Cina Indonesia) yang ditimbulkan (karena vonis Ahok), berbeda dengan peristiwa 1965 atau 1998. Kalau 1965, ketakutannya karena dikaitkan dengan komunisme, ketakutannya sangat menakutkan pada masa itu. Ketakutan 1998 dipahami sebagai kerusuhan sosial.”

Thung mengungkapkan, usai kerusuhan sosial pada 1998, warga Cina Indonesia kemudian “diberi harapan untuk masuk ke dalam politik Indonesia. Tetapi setelah vonis ini, kita tahu kalau ternyata sistemnya masih diskriminatif. Ini cuma mengecilkan harapan,” ungkapnya kepada BBC Indonesia.(red)