Mobil Pedesaan tidak Dijual Secara Kredit

Laporan: Redaksi

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Kesibukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan jajarannya baru-baru ini meningkat. Alasannya, presiden harus mempersiapkan jawaban terkait kebijakan mobil murah yang diluncurkan pemerintah belum lama ini. Kehadiran Low Cost Green Car (LCGC) kini tengah dipertanyakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui hak bertanya.

Presiden SBY bersikap serius terhadap pertanyaan DPD. Masalah tersebut menjadi salah satu agenda dalam rapat paripurna yang dipimpin Presiden SBY, Kamis (14/11) pekan lalu. Presiden menegaskan instruksinya terkait kebijakan mobil murah yang diperuntukkan bagi angkutan pedesaan yang ramah lingkungan. Namun, dalam kenyataannya kini mobil murah yang diproduksi justru untuk mobil pribadi.

“Kalau saudara masih ingat dulu, kebijakan mobil murah yang dimaksud adalah untuk memikirkan angkutan pedesaan, jadi bukan mobil-mobil pribadi, yang kita harapkan ramah lingkungan, apakah listrik atau hybrid,” katanya. Hal itu,menurut Presiden SBY yang harus dijelaskan sebagai jawaban pemerintah kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengangkat isu mobil murah melalui hak bertanya.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menjelaskan bahwa program mobil murah angkutan pedesaan berbeda dengan mobil murah industri. “Bukan istilah mobil murah itu dipakai untuk program itu (angkutan pedesaan). Ada yang untuk individu, ada yang untuk pik up. Yang pedesaan memang akhirnya belum berjalan karena secara komersial belum ada yang mendanai.

Menurut dia pada awalnya terkait dengan mobil murah tersebut tidak ada yang mendanai, kemudian pihaknya akan menggunakan PT INKA untuk mengembangkannya. Tapi, kemudian (PT INKA) oleh Menteri BUMN diminta konsentrasi ke core-nya (bisnis), tidak bisa digunakan untuk produksi pertama mobil murah.

Pemerintah dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah membuat platform untuk kendaraan angkutan pedesaan yang murah dan ramah lingkungan sejak diterbitkannya Perpres No. 10 tahun 2010. “Pemerintah bersama BPPT membuat platform untuk mobil pick up yang bisa dikonversi, terus kita bekerja sama dengan PT Industri Kereta Api Indonesia (INKA) untuk memproduksi, sudah dibuat prototype dan sebagainya. Tetapi di tengah jalan PT INKA berhenti dengan program itu,” kata MS Hidayat

Hidayat sendiri tidak mengetahui mengapa PT INKA memberhentikan sementara program tersebut. “Saya enggak tahu kenapa, mungkin keberatan dan kemudian kami tetap dengan BPPT membuat program ini berjalan terus,” tuturnya.

Direktur Utama PT Industri Kereta Api (INKA) Agus Purnomo menjelaskan perusahaan pelat merah ini sedang fokus dalam bisnis inti mereka. “Kami sedang fokus dalam bisnis sarana perkeretaapian dan tidak lagi menggarap mobil murah,” kata Agus

Belum Tahu

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengaku belum tahu apakah angkutan umum pedesaan sudah akan mulai dikembangkan tahun depan atau tidak. Hidayat mengatakan, program angkutan umum murah untuk pedesaan memang tidak menguntungkan secara komersial. Karena itu, Kementerian Perindustrian akan menggenjot realisasi program ini dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Minimnya minat investor membuat pilihan lebih tertuju kepada produksi mobil komersial dengan konsep LCGC ketimbang angkutan perdesaan” katanya.

Kementerian Perindustrian hanya berperan sebagai regulator dan penggarap desain. Sedangkan untuk pelaksanaannya, Kementerian Perindustrian akan bekerja sama dengan BUMN dan pihak swasta. Jika pihak swasta ingin terlibat maka perusahaan tersebut harus memiliki modal yang cukup kuat. Dalam waktu dekat Kementerian Perindustrian akan mencari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berminat sehingga dana APBN bisa digunakan melalui BUMN.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga terbuka kepada pihak swasta asing. Tapi, untuk angkutan umum pedesaan dengan mesin di bawah 1.000 cc, pemerintah lebih memprioritaskan pengusaha swasta lokal. “Sebenarnya ini bisa dikembangkan dan prospektif tapi memang belum ada investor yang mau,” katanya.

Program angkutan umum murah angkutan pedesaan ini diatur dalam Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010. Program yang dicanangkan pada 2010 ini membuat platform kendaraan angkutan umum (pick-up) yang dapat dikonversi menjadi mobil penumpang.

Respon

Menanggapi pomelik mobil murah yang mencuat ke permukaan sejak pekan lalu, pengamat transportasi Darmaningtyas meminta pemerintah sebaiknya lebih fokus kepada pengadaan mobil murah dan ramah lingkungan untuk angkutan perdesaan.”Pemerintah memberi insentif kepada industri otomotif yang bisa dipakai di pedesaan,” ujar, Jumat ketika dihubungi Jumat pekan lalu.

Konsepnya, tambah Darmaningtyas kendaraan yang bisa mengangkut barang maupun orang untuk menggerakkan ekonomi perdesaan. Fungsi utama ini jika ditunjang dengan harga yang murah dan ramah lingkungan bisa memperbesar peluang masyarakat untuk membeli. Problemanya daya beli masyarakat pedesaan masih relatif rendah.

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Yongkie D Sugiarto mengungkapkan, angkutan perdesaan memang perlu perhatian. Perlu ada perumusan model kendaraan yang tepat. Dia yakin setiap produsen pasti mempunyai minat untuk memproduksi angkutan perdesaan. “Saya rasa semua merek kalau ada pasarnya pasti mereka berminat. Bisa dilihat pick up sudah banyak di pedesaani Cianjur atau Sukabumi. Sudah ada yang digunakan buat angkutan sayur, ayam, dan orang.

Dewa Yuniardi, Ketua bidang Marketing dan Komunikasi Asia Nusa yang membawahi PT Tawon Mobil Industri mengatakan pihaknya sudah memproduksi angkutan pedesaan namun dalam jumlah yang terbatas. “Kami tidak memproduksi dalam jumlah besar karena tidak bisa menjual mobil ini secara kredit karena tak mendapat jaminan perbankan, sehingga kami hanya menjual mobil ini secara tunai,” katanya.

Dewa sudah mengusulkan kepada pemerintah agar menjamin fasilitas kredit para konsumen yang minat terhadap ini, namun belum memperoleh respon positif. Hingga kini, angkutan pedesaan milik Tawon sudah terjual sekitar 30 unit seluruh Indonesia. Dia pesimis produk yang menjadi harapan mobil nasional (mobnas) dapat bersaing di tengah ingar-bingar produk Low Cost Green Car (LCGC) atau mobil murah yang diluncurkan pemerintah belum lama ini. (tim)