Nilai-nilai Kebajikan Dibabat Habis

Oleh: Fauzi Aziz

 

PERGULIRAN kehidupan berbangsa dan bernegara secara global terus berlangsung. Bahasa-bahasa tentang peradaban nyaris tak terdengar lagi karena dunia termasuk Indonesia, sudah masuk dalam perangkap pragmatisme yang tanpa disadari, dalam banyak hal telah mereduksi nilai-nilai kebajikan.

Seperti apa pragmatisme telah menggerus nilai-nilai kebajikan. Contoh paling mudah adalah “tidak penting kucing itu berwarna putih atau hitam, yang penting ia dapat menangkap tikus”.

Sederhana kan ? Tapi maknanya sebagai pandangan hidup dalam sekali. Dalam konteks lain, dapat pula kita ambil contoh bahwa yang penting ada pertumbuhan ekonomi. Sebab jika tidak ada pertumbuhan, kemiskinan dan pengangguran akan menjadi ancaman kehidupan bangsa, padahal pertumbuhan adalah satu hal dan kemiskinan adalah hal lain.

Pragmatisme telah mengubah cara berfikir dan bertindak, sehingga kita dibuat seperti tidak ada waktu untuk mengatakan, idealisme itu penting, bijaksana itu nilainya jauh lebih tinggi dari kebijakan dan apalah artinya sebuah idiologi jika negaranya miskin dan tidak maju.

Faham pragmatisme yang sudah mendunia ini rupanya kini telah menempatkan dirinya sebagai idiologi baru yang diuniversalkan. Dalam ekonomi, secara ideal selalu mengatakan bahwa pentingnya peningkatan nilai tambah, tetapi idiologi pragmatisme membisikkan, apalah artinya nilai tambah, yang penting ekonomi tumbuh, bisa menciptakan profit lebih cepat.

Situasi semacam ini kini membelenggu pemerintah ketika menata kebijakan hilirisasi produk mineral tembaga. Di satu sisi secara ideal menghendaki ada penciptaan nilai tambah, tapi pada sisi lain dihantui oleh adanya keinginan dari pemilik modal agar tetap memberikan izin ekspor konsentrat tembaga dalam keadaan apa adanya.

Dengan demikian dapat dikatakan, pragmatisme telah mengalahkan akal sehat dan nuraninya seperti dikejar ketergesaan. Kalau demikian apalah artinya perencanaan jangka panjang sebab mengerjakan yang di depan mata saja repotnya bukan main. Lebih bahaya lagi ketika pragmatisme semakin menggurita menjadi perilaku “menerabas”, akan bermunculan dimana-mana. Yang penting tumbuh, ada benefit dan profit sehingga sikap ini menuntun terjadinya perilaku yang bersifat transaksional.

Tak penting kucing itu warnanya hitam atau putih, yang penting ia dapat menangkap tikus. Faham ini di Indonesia “berlaku” dan banyak melibatkan politisi, birokrat, pemilik capital dan aparat penegak hukum sehingga korupsi marak dimana-mana, termasuk kegiatan money laundry.

Sepertinya Indonesia dibangun dengan cara pragmatis, yakni sambil membangun, tetapi pada saat yang sama ikut menggerogoti proses jalannya pembangunan itu sendiri yang tidak sesuai dengan harkat, martabat dan ahlak.

Nilai-nilai kebajikan dibabat habis, yang penting bisa kaya mendadak dan bisa menjadi Orang Kaya Baru di negeri ini.  Kita jadi ingat pidato perpisahan Presiden AS, Barack Obama yang antara lain mengatakan agar rakyat AS mempertahankan nilai-nilai Amerika dan menolak diskriminasi.

Sebagai warga negara, kita harus waspada terhadap agresi dari luar. Kita harus menjaga diri dari pelemahan nilai-nilai jati diri kita. Pada penggalan yang lain, Obama mengatakan jika ruang lingkup kebebasan (baca demokrasi) dan penghormatan penegakan hukum tenggelam, kemungkinan perang antar bangsa akan meningkat.

Memahami pidato Obama, tentu di benak kita bisa memberikan tafsir yang berbeda. Tapi satu hal, sebagian pidato tersebut memberikan isyarat bahwa meskipun dunia sudah mengglobal, penghormatan nilai-nilai luhur yang dimiliki semua bangsa di dunia harus dilakukan.

Tidak boleh ada generalisasi dan universalisasi norma, doktrin, maupun idiologi karena hal ini adalah mencerminkan jati diri sebuah bangsa.

Sebab itu, Obama menyampaikan agar rakyatnya waspada agresi dari luar, apa pun bentuknya. Pragmatisme di Indonesia, selain telah menggerus nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, ada dampak yang patut kita waspadai bersama, yakni invasi asing dalam mengelola sumber daya ekonomi bangsa dan negara.

Indonesia menjadi “obyek penjarahan aset” oleh kepentingan modal asing. Ini bukan salah mereka, tapi kesalahan kita sendiri akibat proses pengambilan keputusan politik di bidang ekonomi, lebih banyak diwarnai semangat pragmatisme yang mengabaikan sistem nilai kebajikan dan kebijaksanaan, sehingga dominasi asing menjadi makin menguat untuk mendrive pertumbuhan ekonomi.

Dan akibat miskin nilai kebajikan dan kebijaksanaan, negeri ini terjebak dalam kubangan kesenjangan sosial yang kian melebar. Jika tidak berhasil diatasi pasti berpotensi menjadi ancaman terhadap keutuhan NKRI. (penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi).