Nurul Arifin : Menkumham Cuci Tangan ?

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Nurul Arifin mengatakan putusan Kementerian Hukum dan HAM yang menggantung pengesahan Munas Partai Golkar tidak memberikan pendidikkan politik yang baik bagi rakyat Indonesia.

“Tidak memberikan pendidikan politik yang baik artinya tidak ada ketegasan,” kata Nurul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Nurul menjelaskan pernyataan Menteri Hukukm dan HAM, Yasonna H Laoly yang menyebut Munas yang digelar oleh dua kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sama-sama sah adalah tidak tegas. Ditambahkan Munas Partai Golkar yang sah adalah Munas Bali yang menetapkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum.

“Jadi kalau dilihat dari segi lagalistik formalnya itu tentu saja kita harus mengatakan sebenarnya yang legal itu yang di Bali,” paparnya. Mantan aktris itu menegaskan sikap yang ditujukan kader PDI Perjuangan itu terkesan cuci tangan. Alasanya karena tidak ada keputusan dalam menangani konflik dualisme di tubuh partai peninggalan Orde Baru itu.

Lepas tangan pemerintah, tambah Nurul menjadi PR besar buat kita semua, apalagi ini satu preseden bagi kehidupan politik yang baik. Jadi melemparkan kembali masalah itu kepada partai untuk menyelesaikan secara internal dan direkomendasikan adanya islah. “Islah itu sudah dilakukan oleh Pak Akbar Tandjung, namun belum ada gayung bersambut,” ungkapnya. (nisa)