Paradigma Kebijakan Bersifat Komplek

Oleh: Fauzi Aziz

 

DALAM bingkai negara bangsa, kita selalu berhadapan dengan realitas, dimana negara dalam hal ini pemerintah akan melakukan berbagai tindakan yang bersifat melayani. Berbagai tindakan tersebut senantiasa tunduk pada kaidah-kaidah dasar kebijakan publik yang antara lain berorientasi pada aspek problem solving.

Aspek penting lain dari kaidah dasar kebijakan publik yang juga penting difahami adalah mengandung nilai hikmat kebijaksanaan, artinya sekali palu diketok jangan sampai terjadi reaksi negatif yang justru muncul sehingga menimbulkan masalah baru yang lebih besar.

Berikutnya memberikan suatu harapan kepada seluruh warga bangsa atau kepada para pemangku kepentingan bahwa keadaan akan menjadi lebih baik. Dalam ekonomi pasar biasa disebut sebagai bentuk kebijakan yang direspon positif oleh pasar karena mampu memberi kepastian hukum.

Dimensi berikutnya mendapatkan perhatian bahwa kebijakan publik adalah untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan negara, pemerintah atau birokrasi semata. Kebijakan harus memiliki orientasi untuk menciptakan efisiensi dan produktifitas bekerjanya institusi publik, institusi pasar dan kehidupan masyarakat itu sendiri.             Kaidah-kaidah tersebut merupakan satu paket yang secara prisip harus dipegang teguh oleh para perancang kebijakan. Aspek prudential harus selalu dikedepankan demi menjaga terciptanya stabilitas politik dan keamanan, stabilitas ekonomi dan tidak menimbulkan gejolak.

Disinilah bisa dikatakan kebijakan menjadi paradigma pengambilan keputusan yang sifatnya kompleks karena titik singgungnya berdimensi luas, dari yang berdimensi politik, ekonomi dan sosial budaya, serta lingkungan hidup.

Ini bukan soal sekedar kriteria yang bersifat normatif atau sekedar formalitas, tapi merupakan kondisi yang memang kita butuhkan. Produk kebijakan yang bersifat strategis dan menyangkut kepentingan banyak pihak sebaiknya tidak dibuat dalam ketergesaan karena ada faktor resiko kebijakan yang harus diperhatikan. Karena itu, para perancang dan pembuat kebijakan perlu berpegang teguh pada prinsip kehati- hatian dan melakukan analisis kebijakan baik lokal/daerah maupun berskala nasional, regional dan global.

Sebab itu, kita sangat memerlukan hadirnya “prominent person”  dalam setiap institusi publik sebagai “strategic thinkers” yang kompeten.

Terkait dengan itu,”Riant Nu groho.D”, penulis buku Analisis Kebijakan menyampaikan pandangannya bahwa para analis kebijakan perlu memiliki kecakapan sebagai berikut:

  • Mampu dengan cepat mengambil fokus pada kreteria keputusan yang paling sentral.
  • Mempunyai kemampuan analisis multi disiplin, jika tidak, mampu mengakses sumber pengetahuan di luar disiplin yang dikuasainya.
  • Mampu memikirkan jenis-jenis tindakan kebijakan yang dapat diambil.
  • Mampu menghindari pendekatan toolbox (atau textbook) untuk menganalisis kebijakan dan mampu menggunakan metode yang paling sederhana, namun tepat.
  • Mampu mengatasi ketidak pastian
  • Mampu mengemukakan dengan angka (tidak hanya asumsi-asumsi kualitatif.
  • Mampu membuat rumusan analisis yang sederhana,namun jelas.
  • Mampu mengecek fakta-fakta yang diperlukan.
  • Mampu meletakkan diri dalam posisi orang lain (empati) sebagai pengambil kebijakan dan publik yang menjadi konstituennya.
  • Mampu menahan diri hanya untuk memberikan analisis kebijakan, bukan keputusan.
  • Mampu tidak saja mengatakan “ya” atau “tidak” pada usulan yang masuk, namun Mampu memberikan definisi dan analisis usulan tersebut.
  • Mampu menyadari bahwa tidak ada kebijakan yang sama sekali benar, sama sekali rasional dan sama sekali komplit.
  • Mampu memahami bahwa ada batas-batas intervensi kebijakan publik.
  • Mempunyai etika profesi yang tinggi.

Hal-hal yang disampaikan ini penting untuk sekedar memberikan catatan betapa paradigma kebijakan cenderung bersifat kompleks dan manakala pemerintah lagi produktif membuat berbagai macam kebijakan ekonomi, sudah sewaktunya di setiap kementrian/lembaga memiliki prominent person group sebagai tenaga fungsional yang dihuni para analis kebijakan atau para strategic thinkers yang mampu memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan pendekatan “completely staf works. (penulis adalah pemerhati masalah sosial, ekonomi dan industri).

Berita Terkait

Komentar

Komentar