Pasca Kasus e-KTP, Golkar Butuh Pemimpin Baru

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Partai Golkar sudah menegaskan, munculnya nama ketum dan sederet kader Golkar dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP tidak akan menimbulkan guncangan hingga Munaslub untuk memilih ketum baru. Meski demikian, desakan agar ada kepemimpinan baru ternyata tetap muncul.

Politikus muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai jalannya persidangan kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor tidak menguntungkan bagi partai berlambang beringin ini. Menurutnya, citra Partai Golkar menjadi buruk.

“Keterlibatan sejumlah nama kader, termasuk Setya Novanto, yang saat ini menjabat sebagai ketua umum, telah membuat Golkar seperti bulan-bulanan di media dan sudah terbangun pula citra negatif pada persepsi publik secara merata,” kata Doli dalam keterangan kepada wartawan, Senin (20/3/2017).

“Bahkan sudah ada pula suara yang mendorong pembubaran partai politik yang diduga terlibat, bila didapatkan bukti ada aliran dana korupsi e-KTP itu ke rekening partai,” tambahnya.

Doli menuturkan kondisi tersebut sudah tidak ideal dan tidak bisa dibiarkan. Apalagi Golkar akan segera menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019.

“Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran penuh dari seluruh stakeholder partai untuk segera mengantisipasinya. Partai Golkar butuh kepemimpinan baru dalam waktu segera, apakah itu bersifat sementara atau permanen,” ungkap Doli.

Dia meminta pimpinan partai melakukan konsolidasi antara Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar. Kemudian, pimpinan tersebut didesak mengajak Novanto berembuk, lalu melibatkan pengurus-pengurus daerah.

“Misinya adalah penyelamatan partai, bukan yang lain,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Partai Golkar sudah berkali-kali menegaskan tidak akan ada Munaslub setelah gonjang-ganjing kasus e-KTP. Sekjen Golkar Idrus Marham memastikan kalangan internal partainya solid.

“Nggak ada, di kalangan internal Golkar tidak ada sama sekali (berpengaruh). Ini sangat solid, sebagai sebuah partai besar dan kekuatannya ada pada sistem, jadi tidak ada masalah,” ungkap Idrus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/3).(red)

Berita Terkait

Komentar

Komentar