PDIP : Jokowi Harusnya Libatkan Lembaga Tinggi Negara

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung menyarankan agara Presiden Joko Widodo (Jokowi) melibatkan lembaga tinggi negara dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara KPK dengan Polri.

“Seperti yg kita ketahui bersama dulu ada hal yang sudah dirintis baik oleh almarhum Pak Taufik Kiemas dengan Pak SBY bahwa ketika ada persoalan maka lembaga tinggi negara itu berkumpul dan kemudian mereka mencari solusi,” kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2015).

Menurut dia, Presiden Jokowi sebagai kepala negara seharusnya menggunakan instrumen negara untuk mendapat masukan yang objektif dan tepat. Terlebih tim independen yang dibentuknya kini tak memiliki payung hukum. “Tim independent ini kan sampai hari ini mereka belum mempunyai Keppres. Sehingga atas dasar apa mereka bekerja? Ini urusan adalah urusan negara. Bukan urusan perseorangan ataupun di luar lembaga negara,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPR itu pun mengharapkan perseteruan antara KPK dengan Polri bisa segera diselesaikan. Agar kata dia, kedua institusi itu bisa bekerja dengan tenang tanpa adanya gangguan apapun.

“Presiden segera mengambil sikap, ambil keputusan kemudian KPK-nya sendiri juga bisa bekerja dengan tenang. Sebab kalau dengan demikian para penyidik KPK apalagi kalau memang benar ada upaya kriminalisasi KPK maka pimpinan KPK tidak akan bisa bekerja dengan tenang,” pungkasnya. (nisa)