Pelanggar Harus Dihukum

Presiden SBY dalam suatu kesempatan berpidato menyatakan partai yang berbuat nakal dan tidak tunduk harus dihukum. Namun presiden tidak secara gamblang menyebut bentuk kenakalan dan tak jelas pula jenis hukuman dimaksud. Yang membingungkan lagi, presiden tidak dengan tegas menyebut partai mana saja yang berbuat nakal.

Namun bisa ditebak, yang dimaksud presiden adalah partai yang berkoalisi dengan Partai Demokrat. Jika partai koalisi itu tidak seiring sejalan dengan partai yang sedang berkuasa, ya harus dihukum.

Pernyataan presiden ini positif adanya. Sifatnya mengingatkan, menasehati dan sejatinya, pernyataan presiden ini merupakan pernyataan seorang ayah yang tidak mau melihat satu-pun anaknya yang terluka saat sang ayah memberi nasehat.

Namun, di panggung politik, rasanya tidak perlu kita tampil menjadi seorang bapak yang manis sebab jika ada partai yang berbuat nakal, khususnya partai koalisi dan tidak segera dijatuhi hukuman, kenakaln demi kenakalan akan terulang dan terulang lagi.

Tampaknya, SBY sebagai kepala negara harus berani menyatakan secara tegas, partai politik mana dan politisi mana saja yang berbuat nakal dan segera pula jatuhi hukuman. Misalnya, keluarkan saja partai tersebut dari koalisi.

Presiden SBY sebagai kepala negara harus tegas. Jangan menjadi peragu dan jangan pula menempatkan partai koalisi tersebut bak anak kandung di dalam sebuah rumahtangga. Kalau sikap ragu tersebut terus dilakonkan SBY, yang merugi bukan hanya pemerintahan, tapi masyarakat banyak menjadi bingung.

Jika Presiden SBY tidak memperlihatkan sikap tegas dan hanya terlihat galau, masyarakat menjadi menduga-duga dan menjadi bebas tafsir akhirnya jadi membias. Bukan hanya itu, para pemimpin partai juga tidak akan ada yang merasa dinasehati. Malah para pemimpin partai akan mengatakan kalau nasehat presiden itu bukan ditujukan kepada partai mereka.

Mana ada partai yang merasa nakal dan mana ada partai yang merasa bersalah. Seluruh partai selalu mengklaim dirinya sebagai partai yang selalu bertindak dan berprilaku demi kepentingan rakyat. Mana ada partai yang mengaku tindakannya demi kepentingan partainya sendiri.

Sekali lagi, seluruh pimpinan partai dan seluruh politisi selalu menyatakan tindakannya hanya demi rakyat sehingga tidak akan pernah mau mengakui kesalahannya

Untuk itu, Presiden SBY sebaiknya langsung tunjuk hidung, sebuat nama partai yang berbuat nakal, sebuat nama politinya lalu segera pula jatuhkan hukumannya. Tidak perlu lewat pidato-pidatoan, tapi langsung action.

Pengamat politik UI Rocky Gerung pernah mengatakan kalau sikap dan gaya Presiden SBY, ibarat seorang koboi mau menarik pistol, eh yang ketarik malah cuma gagangnya. ***