Pemerintah Harus Terampil Mengelola Kebijakan Ekonomi

fa-1

Oleh: Fauzi Aziz

 

INDONESIA masih terus bergelut dengan berbagai masalah. Satu demi satu dan setahap demi setahap semua masalah yang melilit khususnya di bidang ekonomi diupayakan dapat terurai. Kita terus bekerja dan bekerja, tukar fikiran dan membahas beragam isu menarik di seputar ekonomi dalam berbagai perspektifnya.

Kerja kerja dan kerja yang dilakukan pemerintah dewasa ini pada dasarnya merupakan upaya besar mengatasi berbagai ketertinggalan dan terus berbenah untuk membangun ekonomi Indonesia yang berdaya saing.

Pilihan-pilihannya memang tidak banyak, yakni stuck in the middle, atau melakukan lompatan katak dan breakthrough, cuci dan putar otak memecah gunung es permasalahan ekonomi nasional. Lakonnya adalah menatap masa depan, menuju ekonomi Indonesia yang berkemajuan. Pasca krisis likuiditas Asia 1997/1998, Indonesia memulai dari titik nol mengotak atik beragam kebijakan untuk menghidupkan kembali ekonomi yang benar-benar terpuruk karena mengalami kontraksi minus 13%.

Likuiditas nasional mengering, hampir semua perusahaan menjadi pasien BPPN dan Indonesia menjadi pasien IMF yang loyal dan patuh karena pemerintah percaya lembaga ini adalah “dewa penyelamat”.

Kalau dilihat proses dan agregasinya, Indonesia bisa keluar dari krisis dan ekonominya bangkit. Memang belum bisa kembali seperti sebelum krisis likuiditas Asia tahun 1997/1998, dimana ekonomi tumbuh rata-rata 6-7%.

Pasca krisis hingga kini, pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran rata-rata 5%. Sebagai pengingat, transformasi besar yang terjadi adalah reformasi politik dan ekonomi. Indonesia menjadi negara demokrasi dan ekonominya tunduk pada sistem liberal seketika karena menelan pil pahit resep IMF.

Jadi, Indonesia melakukan langkah sangat berani, yakni sambil berbenah, tetapi liberalisasi dijalankan. Padahal kalau belajar dari Korsel dan Tiongkok, mereka berbenah dulu, kemudian setelah kuat, mereka baru melaksanakan liberalisasi ekonominya.

Sangat luar biasa negeri ini melakoni transformasi ekonominya. Hasilnya pasti ada. Buktinya, Indonesia kini masih eksis dan selalu menjadi perhatian dunia dan digadang akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 7 di dunia pada 30 tahun yang akan datang.

Bonusnya sudah siap menghadang di depan mata, kekuatan raksasa ekonomi;  kita akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030; dan bonus yang benar-benar ditunggu, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Berbenah secara konsisten wajib dijalankan. Kerjasama adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk meraih masa depan. Eling lan waspodo juga nilai lain yang tidak boleh lepas dari genggaman. Eling berarti diatas langit masih ada langit dan masih ada yang lebih berkuasa, yakni Tuhan Sang Maha Pencipta.

Waspodo berarti di dunia ini tidak ada yang pasti. Katanya yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri, sehingga perlu mencermati dinamika ekonomi dan lingkungan strategis yang berpengaruh agar sewaktu krisis terjadi, kita sudah punya remedy-nya dan tindakan mitigasi yang perlu dilakukan.

Berkaitan dengan itu, pemerintah harus terampil mengelola kebijakan ekonomi. Jurus-jurusnya sangat banyak yang bisa dilakukan. Yang paling hakiki dan penting difahami; 1) Kebijakan ekonomi harus mampu menyelesaikan masalah ekonomi.2)Pemerintah adalah pihak pertama dan terutama harus bekerja keras untuk menciptakan lingkungan guna meningkatkan efisiensi dan produktifitas perekonomian.3)Pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki, menjalankan tugasnya dengan baik dan efektif sebagai pem buka jalan dan sekaligus pemberi jalan agar para pelaku ekonomi bisa keluar dari masalah dan hambatan ekonomi.

4) Peran aktif dan positif pemerintah melakukan intervensi, manakala mekanisme pasar mengalami kegagalan bekerja yang berakibat rakyat menderita karena harga-harga pada umumnya mengalami kenaikan, akibat pasokan barang dan jasa berkurang. 5) Secara makro, pemerintah harus sigap melakukan tindakan contracyclical yang tepat ketika ekonomi lesu dan saat ekonomi mengalami pemanasan (overhheating).

Jurus-jurus tersebut yang perlu dipegang teguh oleh para birokrat dalam membuat kebijakan ekonomi. Kaidah-kaidahnya jelas. Birokrat memang memiliki kewenangan administratif yang besar.(penulis adalah pemerhati sosial ekonomi dan industri).

Berita Terkait

Komentar

Komentar