Pers dan Bencana Ekologi

Oleh: Paulus Londo

SEDERET pujian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Pers Indonesia pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN), Rabu, pekan lalu, di Kupang Nusa Tenggara Timur. Pers Indonesia, kata Presiden SBY, telah berperan aktif mencerdaskan bangsa, mendorong pembangunan nasional dan daerah, dan terlibat mengontrol pemerintah. Pers juga telah ikut mengembangkan demokrasi di negeri ini.

Benarkah pujian yang melenakan itu ? Boleh jadi Presiden SBY benar. Tapi, insan pers seharusnya tidak berpuas diri. Sebab masih setumpuk masalah kehidupan rakyat perlu perhatian pers. Seperti meningkatnya bencana ekologi akhir-akhir ini.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sepanjang tahun 2010 telah terjadi sekitar 644 kejadian bencana alam di tanah air. Jumlah korban tewas 1.711 orang dan hilang sekitar 1.398.923 orang. Belum lagi kerugian harta benda. Terlepas dari sebagian bencana merupakan fenomena alam, tapi sebagian besar terjadi karena ulah manusia.

Tentu tak dapat disangkal, pada setiap kali terjadi bencana, pers Indonesia telah menunjukkan kontribusi positifnya, antara lain melalui pemberitaan dari lokasi kejadian yang kerap merenggut nyawa wartawan. Tapi, dalam menghadapi bencana lingkungan yang kian eskalatif, pemberitaan saja jelas tidak cukup. Sebab, sebenarnya publik juga perlu produk jurnalistik yang memaparkan hubungan sebab-akibat suatu kejadian.

Pemberitaan soal lingkungan selama ini memang lebih mengedepankan aspek akibat suatu kejadian seperti terjadinya banjir, air pasang, abrasi pantai, tanah longsor, dan sebagainya. Sementara aspek penyebab terjadinya degradasi lingkungan masih kurang mendapat perhatian. Kalau pun diulas, pers biasanya menyalahkan alam seperti menuding perubahan iklim, cuaca buruk, kondisi geografi dan sebagainya sebagai penyebabnya. Sedangkan manusia kerap dianggap makhluk tak berdosa.

Selain itu, pers juga selalu bersikap reaktif sesaat, tidak mengedepankan aspek antisipatif terhadap persoalan lingkungan. Biasanya, pemberitaan media hanya ramai saat bencana menerjang dan merenggut korban jiwa manusia dengan tingkat kehancuran yang dramatis, karena berita seperti ini laris manis di pasaran. Ini yang kemudian menimbulkan kesan seakan-akan pers memang mengejar keuntungan di atas penderitaan korban bencana.

Kenyataan menunjukkan respon media terhadap fenomena pemanasan global karena perubahan iklim, perusakan hutan, pencemaran sungai dan lahan masih kurang disikapi secara bermakna oleh media nasional. Padahal, kehancuran ekologis pada level global memiliki dampak serius pada kerusakan lingkungan secara keseluruhan.

Agar ke depan, media dapat meningkatkan perannya sebagai jurnalis lingkungan, maka perlu revitalisasi (dihidupkan kembali) kearah juranalisme lingkungan. Ini mesti dimulai dari kalangan wartawan sendiri. Kemasan berita, yang menempatkan persoalan lingkungan seakan tak bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia harus diubah.
Selera publik memang lebih tertarik pada isu-isu yang berdampak langsung dan dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu pers mesti mampu berperan baik sebagai “anjing penjaga” maupun “kelompok penekan” yang terus menerus melancarkan kritik kepada pihak yang tidak peduli lingkungan.***