Pertumbuhan Ekonomi Global Belum Membaik

Oleh: Fauzi Azis

 

PRESIDEN nampaknya sangat risau dengan persoalan defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Kerisauan ini cukup beralasan karena jika defisitnya berlanjut bisa mengganggu stabilitas ekonomi dan merambat ke stabilitas politik.

Tapi di lain pihak kita juga harus realistis bahwa pertumbuhan ekonomi global belum membaik, terakhir World Bank memprediksi hanya tumbuh 2, 6% tahun 2019. Pelambatan ini akan berdampak pada penurunan volume perdagangan global dan efek dominonya rantai pasok global akan terganggu.

Hati-hati melakukan deregulasi karena BI merekomendasikan agar pemerintah  membatasi impor. Problemnya jelas ketidakpastian dan pelambatan ekonomi. Kalau pelambatannya  bersifat lokal, pemerintah dapat melakukan tindakan contracyclical segera.

Namun kalau terjadinya bersifat global tindakan contracyclical-nya menjadi bersifat lintas antar negara yang kondisi ekonominya berbeda-beda. Diplomasi ekonomi di bi bidang investasi, industri dan perdagangan kian penting dan urgent untuk  dilaksanakan secara intensif ketimbang kegiatan yang bersifat promosional.

Paradoks sektor riil di Indonesia ditunjukkan dengan gejala tidak tumbuhnya sektor-sektor yang justru menyerap tenaga kerja. Sektor non tradable yang relatif sedikit menyerap tenaga kerja justru tumbuh lebih baik. Sebagai contoh, berdasarkan data yang diolah, pada tahun 2015, pertumbuhan sektor tradable rata-rata 3,83%, sedangkan sektor non tradable tumbuh rata-rata 6,83%.

Tahun 2016, sektor tradable hanya tumbuh 2,9%, sedangkan sektor non tradable tumbuh rata-rata 5 75%. Tahun 2017 sektor tradable rata-rata tumbuh 3,16%, sedangkan sektor non tradable tumbuh rata-rata 5,80%. Tahun 2018 ( angka proyeksi) sektor tradable tumbuh rata-rata 3,30%, sedangkan sektor non tradable rata-rata tumbuh 6,52%.

Dari data terbaca bahwa paradoksnya bersifat struktural,  sehingga memerlukan upaya re-balancing. Kebijakan ekonomi pemerintah yang bisa mengatasi permasalahan paradoks sektor riil tersebut.

Wait and See

Ketimpangan yang menimbulkan paradoks sektor riil tidak lepas dari terjadinya paradoks di sektor keuangan dan perbankan. Hubungannya nampak bersifat dinamis dan linier. Sektor keuangan, khususnya investasi portofolio justru yang meramaikan pasar keuangan dan pasar modal di dalam negeri.

Investasi langsung melalui PMA dan PMDN justru malah banyak terjadi wait and see. Sikap ini diambil oleh investor berdasarkan murni kebijakan korporasi yang belum tentu serta merta dapat diintervensi oleh kebijakan pemerintah. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah belum tentu searah dengan kebijakan korporasi untuk melaksanakan aksi korporasi sehingga tidak bisa dihindari  terjadinya lag atau trade off kebijakan keduanya.

Paradoks sektor perbankan terjadi karena perbankan lebih banyak mengucurkan dana untuk sektor yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Sejak tahun 2003, bank lebih banyak menyalurkan kredit untuk sektor non tradable, sehingga tidak maksimal menyerap tenaga kerja. Data yang disajikan di atas jelas ada korelasinya, yakni sektor non tradable tumbuh lebih tinggi (rata-rata 6%) dari sektor non tradable yang tumbuh rata-rata hanya 4%.

Ada sebuah situasi yang menarik ketika paradoks sektor riil terjadi di Indonesia, maka dari data PDB ekonomi selaku nampak bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga berkontribusi dominan, yakni rata – rata 55% per tahun.

Perkembangan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk menjalankan doing business di negeri ini. Dari data tersebut di atas, indikasi kuatnya adalah bergerak di lapangan usaha non tradable atau sektor jasa.

Daya beli rumah tangga konsumsi sebagian didapat dari penghasilan mereka yang bekerja di sektor jasa, misalnya pada jasa konstruksi, jasa transportasi dan pergudangan, jasa informasi dan komunikasi, dan jasa keuangan dan asuransi,jasa pendidikan dan jasa kesehatan yang rata-rata pertumbuhannya makin baik.

Selebihnya tentu mereka yang bekerja di sektor tradable, misalnya di sektor pertanian, perkebunan, perikanan serta sektor pertambangan dan bahan galian, industri pengolahan migas dan non migas, disamping yang bekerja di sektor IKM/UKM.

Fenomena ini ada sejumlah pendapat yang mengatakan bahwa perkembangan ekonomi Indonesia bergerak ke arah yang sebenarnya tidak dikehendaki karena kita ingin mengambil posisi sebagai bangsa produsen yang mampu menghasilkan cadangan devisa hasil ekspor yang besar, bukan menjadi bangsa pedagang yang umumnya lebih banyak menguras penggunaan cadangan devisa.

Paling tidak untuk hingga saat ini dan ke depannya  harus makin berimbang. Sekedar gambaran pada tahun 2018, total PDB Indonesia Rp 14.837,4 triliun. Kontribusi terbesarnya adalah: sektor industri pengolahan Rp 2.947,3 triliun ( 19,86%).

Perdagangan besar dan eceran Rp 1.931,9 triliun ( 13,02%). Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan Rp 1.900,4 triliun ( 12,81%).Sektor konstruksi Rp 1.562,3 triliun ( 10,53%). Sektor pertambangan dan bahan galian Rp 1.199 triliun ( 8,08%).

Titik Krusial

Karena itu, ada yang berpendapat seperti pernah dikatakan oleh lembaga investasi dunia, Morgan Stanley bahwa Indonesia justru sedang berada pada titik krusial untuk memasuki kemakmuran. Triple isu ketimpangan tetap harus menjadi fokus kebijakan, yakni ketimpangan antar sektor, ketimpangan antar daerah, dan ketimpangan antar kelompok pendapatan.

Ketika dalam 5 tahun ke depan, momentum pertumbuhan akan terus dijaga dan ditingkatkan, maka penulis berpendapat bahwa arsitektur kebijakan ekonominya harus bersifat one policy triple system, dimana kebijakan investasi, industri dan perdagangan harus in the one direction dalam satu kerangka kerja konseptual dan kerangka kerja operasional. Mengapa? Karena ketiga sektor penggerak utama ekonomi nasional tumbuh di bawah tekanan. Tahun 2018 investasi fisik tumbuh 6, 9%, pertumbuhan ini lebih banyak ditopang oleh pengadaan barang investasi di sektor pembangunan infrastruktur yang sebagian berasal dari impor kecuali tanah.

Akibatnya, pertumbuhan industri pengolahan non migas tumbuh dalam tekanan yaitu sekitar 4,9%.Impor tumbuh 14,06%,sementara ekspor tumbuh 6, 65%,itupun masih terjadi defisit USD 8,7 miliar (sumber data dari BPS dan BI).

Secara Optimal

Hal-hal yang dapat menjadi perhatian utama sebagai isu kebijakan antara lain adalah  soal suku bunga pinjaman, biaya logistik, soal pajak terkait dengan PPh badan, withholding tax, PPN. Reformasi dan rasionalisasi PPh badan dan withholding tax terutama diarahkan agar investasi dan re-investasi secara optimal dapat dilakukan di dalam negeri.

Terkait dengan hal ini  pemerintah juga perlu meninjau kembali aturan tentang transfer dan repatriasi Valas oleh penanam modal baik yang dilakukan oleh pengaman modal asing maupun penanam modal dalam negeri.

Tindakan ini untuk memperkuat basis kebijakan BI terkait dengan instrumen Special Depocit Account yang merupakan instrumen khusus untuk menampung dana devisa hasil ekspor yang selama ini ditempatkan di bank dalam negeri dan luar negeri. Ini semacam kontrol devisa secara terbatas.

Di China sebagian dana devisa hasil ekspor sebagian diambil menjadi sofereign wealth fund untuk dipakai sebagai dana investasi. Sebab itu, bauran kebijakan investasi, industri dan perdagangan dalam satu legal framework tidak lagi dapat ditunda. Kualitas kebijakan jauh lebih penting daripada kuantitas kebijakan.

Tidak ada mekanisme lain, kecuali membutuhkan kebijakan makro ekonomi yang stabil untuk mendukung investasi portofolio dan investasi langsung di sektor tradable yang berorientasi ekspor. Suasana kebatinan KIN 2019 – 2024 harus berpostur One Policy Triple System yang menempatkan kerangka kerja konseptual dan operasional in the one direction dalam menggerakkan investasi, industri dan perdagangan. Periode 2019-2024 adalah periode kunci dan menentukan untuk kebangkitan ekonomi nasional dan daerah supaya bisa keluar dari midle income trap.

Pertumbuhan ekonomi antara 5-7% diupayakan harus bisa dicapai untuk mencapai perbaikan dalam mutu kehidupan. China dan India diharapkan mengambil peran kepemimpinan lebih besar di tingkat global untuk membantu mengarahkan dunia melewati tantangan – tantangan yang muncul. Langkah Indonesia tidak boleh grass grusu harus terencana dan teroganisir dengan sebaik baiknya supaya tidak mati langkah. (penulis, pemerhati ekonomi dan industri, tinggal di Jakarta)

Berita Terkait

Komentar

Komentar