Presiden SBY Sebaiknya Memberi Teladan, tak Perlu Mengeluh

Laporan: Redaksi

JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jangan pernah berharap menteri koruptor maupun menteri tidak fokus bekerja untuk negara memilih mundur dari kabinet. Mereka justru tetap bergeming karena atasan mereka tidak tegas dan minim keteladanan.

Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Wijaya, Presiden Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Jusuf Rizal, Wakil Ketua DPR Pramono Anung, guru besar hukum tata negara di Universitas Indonesia (UI) Jimly Asshiddiqie dan Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lamen Hendra Saputra secara terpisah di Jakarta.

Yunarto mengatakan, SBY menjadi bagian dua komponen korupsi dan politikus, sehingga dia tidak bisa mengambil keputusan tegas. Selain sebagai presiden, SBY juga menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. “SBY ternoda kasus korupsi yang dilakukan kader partainya,” ujarnya.

Menurut Yunarto, elaborasi korupsi dan politik telah melilit SBY. “Menteri bergeming karena atasan mereka sebagai panutan lemah dan tak menunjukkan keteladanan,” katanya.

Yunarto meminta Presiden SBY memberikan keteladanan kepada para menteri. Dia minta SBY lebih baik mundur sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat serta berani mengendalikan koalisi partai politik.

Sementara itu, Lamen Hendra Saputra menilai, SBY telah menganiaya serta mempermalukan diri sendiri. Sindiran terhadap menteri koruptor dan tidak becus melaksanakan tugas sama saja dengan sindiran terhadap pribadi SBY.Menteri yang duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, menurut Lamen, adalah atas pilihan SBY sendiri.

“Kenapa hanya menyindir para menteri yang berkinerja tidak baik? Bukankah Presiden punya hak memberhentikan langsung para menteri yang tidak memiliki loyalitas dan tidak serius menyejahterakan rakyat serta lebih mementingkan partainya,” ujar Lamen.

Dia meminta SBY mengungkapkan kejujuran bahwa pemerintahannya tidak layak dipertahankan.
Jusuf Rizal juga mengingatkan SBY agar menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan memberikan contoh kepada rakyat melalui tindakan tegas terhadap bawahannya yang diduga kongkalikong dengan DPR dalam pembahasan APBN. “Jangan, bisanya hanya berteriak, mengeluh, dan mengatakan ada pejabat bawahannya melakukan penyalahgunaan anggaran. Tindak dong kalau memang SBY tahu ada permainan anggaran,” ujarnya.

Senada, Pramono Anung meminta Presiden SBY tidak menahan data sahih yang dia peroleh dari Badan Intelijen Negara (BIN) soal kongkalikong dalam pembahasan APBN antara eksekutif dan legislatif untuk kepentingan mereka sendiri. Presiden, katanya, harus segera menyerahkan dana itu ke KPK untuk dijadikan bahan penyelidikan lebih lanjut.

Pramono juga menyarankan Presiden agar segera menindaklanjuti laporan BIN dengan menindak tegas bawahannya yang diduga terlibat permainan anggaran di DPR. “Kalau perlu, Presiden menyerahkan data dari BIN itu ke KPK. Apalagi Presiden berulang kali mengaku akan berada paling depan dalam memberantas korupsi,” ujar politisi PDIP itu.

Sementara itu, seruan Presiden SBY agar menteri yang terlibat kasus kongkalikong dengan lembaga legislatif mengundurkan diri mendapat apresiasi Jimly Asshiddiqie. Namun, dia menyayangkan sikap Presiden yang tidak mengambil tindakan langsung dengan memberhentikan menteri-menteri yang terlibat.

Menurut Jimly, SBY harus bertanggung jawab atas perilaku bawahannya yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas. “Kita harus menggerakkan kemampuan setiap pejabat agar bertanggung jawab atas perilaku anak buah. Semua pemimpin harus bertanggung jawab. Walau tak ikut menikmati, dia harus bertanggung jawab atas korupsi yang dilakukan anak buahnya. Kalau dirjen yang kena, menterinya harus disikat,” ujar Jimly. (tim)