Presiden SBY Tidak Serius Berantas Korupsi

Laporan: Redaksi

MEDAN, (Tubas) – Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak serius dalam pemberantasan kasus korupsi. Terbukti dengan makin maraknya aksi korupsi apalagi yang melibatkan kader Demokrat di mana SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Demikian Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin melontarkan penilaiannya dalam ceramahnya di Auditorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) di Medan.

SBY juga dinilai gagal dan mangkir dari amanat reformasi yang salah satunya pemberantasan kasus-kasus korupsi termasuk mencegah. Padahal, SBY ketika mencalonkan diri menjadi Presiden menyatakan berada di barisan paling depan dalam pemberantasan korupsi.

“Apa itu mangkir yakni lari dari masalah. Ini yang saya sebut presiden mangkir dari amanat reformasi memberantas korupsi,” kata Din Syamsuddin.

Din mengatakan saat ini korupsi sudah merajalela dan menggurita di lingkaran kekuasaan. Misalnya, Din mengutip sebuah majalah yang membeberkan dugaan korupsi seperti di Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kata Din, seharusnya Presiden SBY turun tangan langsung dan tidak cukup hanya menyerahkan temuannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ini disebut lari dari masalah dan ini saya sebut mangkir,” ujarnya. Mangkir dari amanah reformasi, lanjut Din, disebut orang yang mungkar. Dia mengajak Muhammadiyah agar tidak takut melakukan amar ma’ruf nahi mungkar.

Din menegaskan, Muhammadiyah tidak bermusuhan dengan negara atau pemerintah. “Dan itu saya tegaskan ketika Muktamar Muhammadiyah. Hubungan Muhammadiyah yang dilakukan dengan pemerintah dan negara ada tiga, yakni partisipatif, loyal dan kritis,” ujarnya.

Din mengatakan, partisipatif adalah hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah bukan hanya basa-basi tetapi berpartisipasi membangun bangsa dan negara. Kemudian, loyal. Din mengartikan bahwa Muhammadiyah tetap cinta kepada negara, bangsa dan pemerintah sebagai lembaga karena kita berjasa dalam bangsa ini. Tetapi Muhammdiyah tetap kritis. “Kalau ada kesalahan dan pelanggaran, Muhammadiyah tidak boleh diam. Itulah amar ma’ruf nahi mungkar. Itu partisipasi dan kritis Muhammadiyah,” ujarnya.

Menurut Din, kalau pemerintah baik dan benar, Muhammadiyah siap berada di garda terdepan mendukung pemerintah tetapi kalau pemerintah menyeleweng dan menyimpang termasuk dari nilai-nilai agama, Muhammadiyah menjadi kekuatan pengkritik. Apalagi saat ini, lanjutnya, bahaya besar melanda bangsa ini, korupsi merajalela. Korupsi masih merajalela ternyata amanat reformasi tidak dijalankan dengan baik.

Nama SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dipertaruhkan dengan keterlibatan kadernya Muhammad Nazaruddin dalam kasus suap terhadap MK dengan menyerahkan uang 120.000 dolar Singapura melalui Sekjen MK, Djanedri M Gaffar yang kemudian dilaporkan Mahfud MD ke Presiden SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Buntut dari isu tersebut, Nazaruddin dicopot dari jabatannya sebagai Bendahara Umum DPP PD dan Nazaruddin melarikan diri ke Singapura.

Sebelum nama Nazaruddin disebut terlibat dalam suap yang menyeret nama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram melalui bawahan Nazaruddin, Mindo Rosalina Manullang atas pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang Sumsel, juga menyeret  nama anggota DPR dari Partai Demokrat, Angelina Sondakh. (tim)