Ratna Sarumpaet: Megawati itu Provokator!!!

JAKARTA, (tubasmedia.com) –  Ratna Sarumpaet menyebut Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideoplogi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri merupakan seorang provokator.

Ratna Sarumpaet menyebutnya ketika diminta pendapat oleh Karni Ilyas tentang penting atau tidaknya kehadiran BPIP.

Ratna Sarumpaet yang hadir di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TvOne tersebut diawal sudah menyebut bahwa BPIP tidak penting.

“Tetapi di akhir nanti saya akan beri argumen yang berbeda,” ucap Ratna.

Ratna memaparkan bahwa Pancasila mesti dikaji ulang. Pasalnya, saat ini Pancasila hanya dilihat pada butir pertama saja. Bahkan dalam pemaparannya tersebut Ratna juga menyinggung soal aksi buruh pada May Day lalu yang menyangkut-pautkan protes tentang tenaga kerja asing (TKA).

Karena, menurut Ratna, banyak kebijakan pemerintah di era sekarang yang sangat tidak Pancasilais.

“Saat buruh lokal berteriak, pemerintah justru tidak memulangkan TKA, saat petani lokal panen beras, pemerintah justru impor beras, itu nggak Pancasilais, itu radikalis,” ujar Ratna

“Dalam imjaninasi saya, pak Jokowi langsung telepon menteri tenaga kerja, polisi dan lain-lain untuk memulangkan TKA, lalu pekerja lokal kembali dipekerjakan dan itu tidak terjadi memang,” jelas Ratna dengan suara menggebu-gebu.

Karni Ilyas sebagai pembawa acara kemudian bertanya, apakah sikap seperti itu yang disebut sebagai Pacasilais ?

“Menurut Ibu Ratna yang begitu baru pancasila begitu ?” tanya Karni.

Ratna Sarumpaet awalnya menyebut bukan, tapi jawabannya kemudian berubah. “Bukan,” katanya sembari tertawa.

“Ya iyalah, yaiya dong, kalau Pancasila itu itu kan kemakmuran yang ada di bumi Indonesia ini untuk kemakmuran rakyat untuk kemakmuran rakyat Tiongkok, aku sih sesederhana itu melihatnya,” jelas Ratna.

Karni Ilyas lantas mengarahkan kembali jawaban-jawaban Ratna pada tema yang diusung malam itu. ILC malam itu membahas pentingkah BPIP di Indonesia.

“Kalau BPIP itu penting, namun celakanya, bapak Satgas dan kepala satgas, nggak sadar kalau UUD kita sudah diamandemen dan yang sudah diamandemen itu tidak ada Pancasila, UUD amandemen itu sudah kehilangan nilai-nilai Pancasila, kalau mau dibuat yang harus modelnya beda, dan tujuannya beda, bukan malah bikin drama-drama, kalau mau dibikin harus fungsinya berbeda,” ujar ratna.

Ratna menilai justru yang harus dilakukan BPIP harus menyeleksi undang-undang yang diterbitkan setelah amandemen.

“Seharusnya BPIP menyeleksi undang-undang yang dikeluarkan setelah amandemen, itu pancasila nggak, harusnya begitu,” ujarnya.

Ratna menilai keberadaan BPIP akan benar jika berkedudukan di MPR namun bukan di presiden.

“Harusnya di MPR bukan di presiden, ibu Megawati itu provokator-nya amandemen, amandemen itu terjadi atas semangat ibu Megawati menggusur kedudukan Gusdur, itu tertulis dan menjadi sejarah itu, jadi menurut saya ini pekerjaan sembarangan, semua dikerjain, asal aja, menurut saya ini asal-asalan” ujarnya.

Setelah itu, Ratna meminta agar BPIP mengkaji UUD 1945, Undang-undang, dan pancasila.

“Di undang-undang dasar kita, anti imperialisme dan kolonialisme, tetapi undang-undang yang diamandemen itu, hasilnya semua harta kita dikuasai oleh asing, perusahaan asing ada TKA, dan kini kita terjajah kita, kalau mau diteruskan, ya mohon diteruskan dengan benar,” ujar Ratna.(red)

 

 

 

 

Berita Terkait

Komentar

Komentar