Reformasi Birokrasi Jalan di Tempat

Oleh: Fauzi Aziz

INDONESIA sudah semakin maju, tetapi masih tertinggal dari negara lain. Paling tidak tertinggal daya saingnya. Di abad kebangkitan Asia sekarang, Indonesia harus lebih banyak melakukan pergeseran agar kekuatan daya saing sebagai salah satu pembentuk Indonesia berkemajuan,  semakin memberikan kontribusi yang maksimal bagi kedigdayaan ekonomi bangsa kedepan.

Gagasan dan inovasi pendorong kemajuan tidak boleh dihambat. Hambatan memang selalu ada ketika bangsa ini sudah berketetapan untuk menjadi bangsa yang maju dan berdaya saing. Mengutip pernyataan Jhon Maynard Keynes, pakar ekonomi Inggris (1883-1946), hambatan dimaksud adalah, tidak bagaimana menyambut ide-ide baru, tetapi bagaimana kita keluar dari ide-ide lama, yang bercabang-cabang dan kian membesar menyergap ke dalam sudut-sudut kesadaran kita.

Sistem politik dan birokrasi masih belum maksimal menjalankan fungsinya sebagai pembina dan pengembang kemampuan masyarakat menjadi bangsa yang maju dan mandiri. Reformasi politik berhenti pada aspek formal prosedural, tetapi miskin karya dan kekaryaannya bagi kemajuan dan peradaban.

Reformasi birokrasi jalan di tempat dan terjebak kebingungan akan dimulai dari mana dan akan berlabuh dimana. Sis tem politik dan sistem birokrasi yang hingga kini melahirkan sekitar 43.000 peraturan perundangan (seperti dikatakan presiden dalam beberapa kesempatan) nampaknya negeri ini terjebak dalam beragam kesulitan untuk membangun dirinya.

Wapres Yusuf Kalla, Senen,23 Maret 2016 mencanangkan Progam Inovasi Rantai Nilai. Ini mengandung makna dua hal yakni pentingnya inovasi dan setiap inovasi yang dihasilkan harus terangkai dalam satu rantai nilai agar proses pengambilan kebijakan publik dan kebijakan bisnis dapat saling memberi manfaat bagi kemajuan dan daya saing bangsa.

Upaya ini penting untuk menyiasati tantangan- tantangan baru yang nyata di dalam perjalanan bangsa ini ke depan. Kebangkitan Indonesia dari ketertinggalan tidak bisa lagi dihambat. Sistem politik dan sistem birokrasi dituntut melakukan inovasi kebijakan dan regulasi sehingga peran mereka dalam mengatur, membina dan mengembangkan masyarakat madani yang berkemajuan dapat tampil pada sosoknya yang inovatif, dalam pengertian mampu melahirkan kondisi lingkungan yang lebih baik dari kondisi lingkungan sebelumnya.

Sistem politik dan sistem birokrasi adalah dua kekuatan penting sebagai pemangku kepentingan yang ikut bertanggungjawab atas jalannya proses pembangunan Indonesia berkemajuan pada dewasa ini. Sebab jika sampai tidak memberikan kontribusi maksimal, maka sistem politik dan birokrasi bisa dianggap sebagai biang kerok penghambat kemajuan bangsa ini karena produk kebijakan dan dan regulasinya justru banyak menimbulkan hambatan dan gangguan.

Sistem politik dan sistem birokrasi jangan sampai dinilai sebagai sebuah sistem yang mau menerima keterbukaan, tetapi para aktornya terjebak dalam ketertutupan pikirannya, sehingga sulit berperan sebagai inisiator perubahan apalagi melaksanakan perubahan struktural yang bersifat fondamental dalam sistem kelembagaan. Sistem politik dan sistem birokrasi yang baik adalah apabila sistem ini mampu bekerja sebagai pemberi jalan atau pembuka jalan bagi masyarakat menjalankan aktifitasnya di berbagai bidang dan profesi yang ditunjang tata kelola yang baik.

Indonesia yang kita harapkan adalah Indonesia yang mengambil peran kepemimpinan lebih besar di kawasan regional dan global untuk bersama-sama menjawab tantangan-tantangan baru di bidang politik, ekonomi dan kebudayaan sebagai bangsa dan negara yang besar. Kita ingin dikenang sebagai bangsa yang berhasil membangun kemajuan karena seluruh sistem nasionalnya di bidang politik, ekonomi dan budaya saling memberikan kontribusi sesuai kapasitasnya masing-masing.

Siapapun yang menjadi penghambat kemajuan dipersilahkan keluar dari gelanggang karena Indonesia tidak memerlukannya. Kita harus memanfaatkan demokrasi sebagai senjata untuk mendestabilisasi apa yang kita anggap musuh, jangan demokrasi menjadi senjata makan tuan.

Jangan sampai kita menerima keterbukaan, tetapi pikiran kita tetap tertutup dan enjoi hidup di zona nyaman. Akhirnya kita sebagai bangsa harus mengambil posisi final bahwa Indonesia harus berkemajuan. Posisi finalnya adalah Indonesia jangan sampai hanya menjadi obyek sejarah, tetapi sebagai Indonesia yang berkemajuan dan berperadaban harus mampu sebagai penggerak dan pembentuk sejarah. (penulis adalah pemerhati masalah sosial dan ekonomi).