Tak Etis BHD Tanggapi Kasus Antasari

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Rencana mantan Kapolri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri (BHD) untuk menanggapi kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, tidak tepat.

Hal itu diungkapkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis.

Menurut dia, tak etis bila BHD dan tim penyidik yang pernah menangani langsung kasus Antasari untuk menjelaskan seluk beluk kasus tersebut. Terlebih lagi, Bambang sudah pensiun.

“Penjelasan kepada pers yang hendak dilakukan oleh BHD meskipun memiliki tujuan baik, namun hal itu selain tidak etis, juga akan menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan ketatanegaraan kita,” ujar Petrus.

Petrus mengatakan, tak pantas jika Bambang membuka aib institusi ataupun bawahannya untuk sekadar membela diri. Pernyataan Bambang nanti dikhawatirkan memengaruhi proses penyelidikan laporan Antasari.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya mengatakan Antasari melaporkan anggota Polri yang saat itu menangani kasusnya. Menurut Petrus, akan lebih etis jika Tito atau Divisi Humas Polri yang menyampaikannya kepada publik.

“Jadi Bambang memberitahu dulu kepada Kapolri, kemudian baru diteruskan ke publik. Karena fungsi dan tanggung jawabnya mengemban tugas untuk menyampaikan informasi publik melalui media masa,” kata Petrus.

Petrus mengatakan, jika Bambang ingin menjelaskan soal kasus Antasari, sebaiknya dilakukan saat dimintai keterangannya oleh penyelidik. Menurut Petrus, tak tertutup kemungkinan Bambang juga akan dimintai keterangan dalam proses ini.

“Kami meminta agar apa yang hendak disampaikan oleh BHD dan kawan-kawan terkait penanganan perkara Antasari Ashar dilakukan melalui dan oleh saluran resmi yaitu Kepala Divisi Humas Mabes Polri atau secara langsung oleh Kapolri setelah BHD di-BAP sehubungan dengan laporan polisi Antasari Ashar,” kata Petrus.

Sedianya, Bambang mengeluarkan pernyataannya soal Antasari pada Kamis pagi, di kantor PP Polri. Namun, jadwal teraebut diundur karena menunggu formasi tim yang pernah menyidik kasus Antasari lengkap.

BHD menjabat Kapolri Oktober 2008 hingga Oktober 2010. Antasari divonis hukuman penjara karena kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen pada 11 Februari 2010 lalu.

Sebelumnya, Tito menegaskan, yang dilaporkan Antasari bukan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tapi anggota Polri. Antasari merasa sejumlah anggota Polri melakukan pembiaran dan seolah melakukan rekayasa atau menghilangkan barang bukti kasus.

“Yang bersangkutan datang ke Mabes Polri justru melaporkan anggota Polri, termasuk Pak Kapolda Metro,” kata Tito. (red)

Berita Terkait

Komentar

Komentar