Tak Etis Jokowi Ajak Mantan Terpidana Rayakan Natal

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo membawa serta mantan terpidana kasus korupsi Pengadaan Kotak Suara KPU, Sihol Manullang dalam rombongannya ke Papua untuk merayakan Natal bersama.
.
Meski tidak ada larangan secara hukum, namun langkah Jokowi ini dinilainya sangat tidak etis dan bisa membahayakan dirinya sebagai presiden.

“Orang sekaliber presiden harus hati-hati membawa orang-orang yang berada dalam rombongannya. Meski tidak ada larangan, tapi sangat tidak etis seorang presiden duduk dalam satu pesawat kepresidenan dengan seorang mantan terpidana korupsi,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (27/12/2014).

“Biar bagaimanapun pesawat itu dibeli menggunakan uang rakyat sebagai fasilitas presiden, apa pantas kalau kemudian jika presiden berpergian dengan seorang yang pernah mengkorupsi uang rakyat dengan pesawat itu?,” tambahnya.

Dia melanjutkan, kalaupun Jokowi ingin mengajak Sihol karena berjasa memimpin salah satu kelompok relawan Jokowi-JK pada pilpres lalu, maka seharusnya jangan menggunakan fasilitas negara.

“Kalau hubungannya pribadi yah jangan gunakan fasilitas negara lah. Ini kan kunjungan kerja bukan urusan pribadi Jokowi yang semuanya dibiayai oleh negara. Saya yakin rakyat termasuk para pemilih Jokowi sekalipun tidak akan rela fasilitas negara dinikmati oleh seorang mantan koruptor,” jelasnya.

Seorang presiden menurutnya berpergian dalam tugas biasanya membawa rombongan para pembantunya seperti mentri dan staf-stafnya dan biasanya menurut Asep di dalam pesawat dilakukan pembicaraan-pembicaraan terkait negara dan pemerintahan.

Banyak dalam pembicaraan itu juga menyangkut hal yang bersifat rahasia sehingga membawa seorang mantan terpidana kasus korupsi tentunya menurut Asep sangat tidak elok.

“Yang berada dalam pesawat seharusnya orang-orang yang memiliki hubungan kerja dan fasilitas negara hanya boleh digunakan oleh orang-orang yang terkati dengan ketatanegaraan. Memangnya Sihol sekarang ikut mengurus negara sehingga perlu diajak?,”imbuhnya.

Selain itu aspek keamanan seorang presiden juga harus dijaga. Bukan hanya keamaman fisik, tapi juga menjaga keamanan nama dan jabatan seorang presiden sangat penting.

“Kita sering lah lihat orang-orang yang terlibat korupsi itu membawa-membawa nama pembesar. Bisa jadi nanti Sihol menjual nama dan kedekatannya dengan Jokowi untuk mengulangi hal buruk yang pernah dilakukannya untuk kepentingan pribadinya.Kalau ini terjadi apa tidak rusak nama presiden nanti?,” pungkasnya. (nisa)