Terlalu Banyak K/L yang Mengatur Pengadaan Bahan Baku Industri

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Sulitnya industri pengolahan barang jadi di dalam negeri mendapatkan bahan baku sebagai pendukung industrinya, sebagai dampak dari banyaknya kebijakan dari kementerian terkait yang tidak seirama dengan kebijakan Kementerian Perindustrian.

Hal itu dikatakan Direktur Industri Kimia Hilir, Diten IKTA Kementerian Perindustrian, Taufieq Bawazier menjawab pertanyaan wartawan di ruang kerjanya kemarin.

Andaikata seluruh kebijakan antar kementerian tidak saling bertentangan, kalangn pelaku industri pengolahan barang jadi tidak bakal sulit mendapatkan bahan baku.

Padahal, lanjutnya, pemerintah dalam hal ni Kementerian Perindustrian melalui UU No 3 Tahun 2014 tentang perindustrian sudah disebutkan, sebagai penanggungjawab pengadaan bahan baku untuk industri dalam nageri.

Tapi tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada Kementerian Perindustrian sering tidak bisa sepenuhnya dipenuhi karena terbentur dengan kebijakan kementerian/lembaga (KL) terkait. Masing-masing KL sudah memiliki kebijakan.

‘’Jadi kalaupun ada pelaku industri yang mengelih soal sulitnya mendapatkan bahan baku industri mereka, itu disebabkan karena banyaknya kebijakan yang tidak sinkron antara kementerian/lembaga lain dengan Kementerian Perindustrian.

Karena itu katanya, dibutuhkan sebuah PP (peraturan pemerintah) kewenangan, agar Kemenperin memiliki kewenangan penuh sebagai penyelenggara penyedia kebutuhan bahan baku untuk industri pengolahan barang jadi. Sehingga dengan demikian, pelayanan pengadaan bahan baku industri, menjadi lebih focus. (sabar)