Alasan Mengatasi Kemacetan, Akhirnya Semua Jalan Dikomersilkan

Oleh: Anthon P Sinaga

DENGAN alasan mengatasi kemacetan lalu lintas, akhirnya janganlah semua jalan dikomersilkan menjadi jalan berbayar. Hal ini sudah terlihat di Jakarta, dari mulai akan diterapkannya jalan berbayar elektronik (electronic road pricing– ERP) dan akan dibangunnya enam ruas jalan tol dalam kota.

Dulu sewaktu pembebasan lahan-lahan pertanian untuk pembangunan jalan tol Jagorawi, dijanjikan, bahwa kelak kalau sudah kembali modal pembangunannya, akan dikembalikan menjadi jalan arteri biasa semacam highway tanpa bayar untuk memperlancar lalu lintas dari Jakarta ke arah Puncak. Tetapi walaupun dari pungutan tol sudah kembali modal, tetap juga diteruskan sebagai jalan berbayar yang dikelola PT Jasa Marga.

Dulu untuk mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalan raya, Pemprov DKI menerapkan kebijakan three in one (3 in 1). Artinya kendaraan yang bisa lewat jalan tertenu harus mengangkut penumpang minimal 3 orang. Rencananya restricted zone area ini akan diperluas. Namun kemudian muncul gagasan Kementerian Perhubungan membuat jalan berbayar elektronik.

Pintu gerbang untuk uji coba jalan berbayar elektronik (ERP) kini sudah dibangun di Jalan Jenderal Sudirman. Jalan berbayar elektronik ini diterapkan secara bertahap mulai dari jalan-jalan eks 3 in 1, seperti Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Gatot Subroto ditambah Jalan Raya Rasuna Said.

Kalau setiap kendaraan yang lewat dikenai bayaran Rp 20.000 misalnya, dan yang lewat sebanyak 500.000 kendaraan, maka uang yang terkumpul satu hari bisa Rp 10 miliar untuk sekali jalan. Hitung saja kalau sebulan atau setahun, dan mungkin ada yang berulang-ulang lewat, sudah berapa banyak uang yang terkumpul.