Oleh : Fauzi Aziz
DALAM kondisi ekonomi dunia mengalami pelambatan berkepanjangan, maka logika ekonomi akan mengatakan bahwa hampir semua negara yang terlibat dalam sistem perdagangan dunia akan berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya. Semua negara besar, seperti AS, Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa, saat ini tidak mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi global. Lumpuh sih tidak, tetapi tak bertenaga. Energinya lemah, sehingga gerakannya lambat.
Beberapa hari mendatang kelompok G-20 akan bertemu di Hangzhou, Tiongkok. Kita tahu negara-negara yang tergabung dalam G-20 menguasai 75% perdagangan dunia. Bayangkan saat ini pertumbuhan ekonomi mereka lemah, sehingga efek dominonya menjalar ke mana-mana, termasuk ke Indonesia. Triwulan-II 2016, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,05%. Penyumbangnya bukan investasi dan ekspor, dan bukan pula belanja pemerintah, tetapi penyumbang terbesar adalah belanja konsumsi rumah tangga yang mencapai sekitar 56% terhadap PDB.
Inilah yang membuat ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh. Presiden bangga karena katanya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05% per triwulan-II 2016 atau sebesar 5,18% dalam semester-I 2016 adalah tertinggi di Asia. Kita bisa bayangkan jika sumbangan konsumsi tidak sebesar itu, ekonomi Indonesia paling tumbuh sekitar 4%. Jadi, sumbangan konsumsi harus dirawat dengan baik.
Salah satu media cetak nasional pada edisi Senin, 29 Agustus 2016, membuat ulasan menarik. Di antaranya mengatakan bahwa forum G-20 kali ini sudah tidak bisa dianggap sebagai forum promosi, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Presiden Jokowi sudah tidak lagi bisa bicara di depan forum para pemimpin entitas ekonomi terkuat di dunia, “Welcome to invest in Indonesia”. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Presiden Jokowi harus memahami peningkatan investasi di Indonesia tidak akan secepat yang diharapkan.
Dunia masih menghadapi berbagai persoalan, dari hanya sekadar investasi dan pembangunan infrastruktur. Perlu disadari adalah fakta negara bangsa tidak termotivasi oleh kolaborasi multilateral, tetapi masih bersandar pada nafsi kepentingan nasional masing-masing. Atas ulasan tersebut, kita boleh sependapat, boleh juga tidak, namum faktanya semua negara G-20 sedang mengalami pelambatan pertumbuhan. Dan kalau kemudian masing-masing negara fokus memikirkan kepentingan nasionalnya maka itu adalah pikiran yang waras dan wajar.
Posisi Indonesia bagaimana? Sebaiknya kita tidak perlu menjadi good boy, karena realitasnya ekonomi Indonesia juga terpengaruh oleh perkembangan ekonomi global yang mengalami pelambatan pertumbuhan. Lebih baik kita fokus melakukan konsolidasi internal sambil menjaga pertumbuhan ekonomi domestik yang sampai akhir 2016 diharapkan dapat tumbuh 5,2%. Kalau mengikuti analisis tersebut di atas, maka memang barangkali pemerintah lebih tepat mengambil posisi mengamankan kepentingan nasional dengan mengelola seluruh instrumen kebijakan ekonomi untuk menjaga investasi yang sudah ada agar jangan sampai terjadi PHK. Di sektor industri berarti harus dijaga agar kapasitas nasional terpasang tetap optimal.
Upaya ini dimaksudkan agar ancaman de-industrialisasi bisa dicegah dan daya beli masyarakat tidak mengalami kontraksi. Kondisi seperti sekarang ini memang menuntut pemerintah bersikap realistis. Optimis penting, kerja keras dan kerja cerdas kita tidak menolak ajakan ini, tetapi harus tetap realistis dalam menghadapi masalah yang sedang dihadapi bangsa ini. Kondisi ekonomi di dalam negeri harus dijaga, di tingkat makro dengan cara menjamin stabilitas politik dan keamanan serta stabilitas ekonomi. Inflasi terjaga dan stabilitas nilai tukar juga harus terkendali, karena sektor industri sekitar 80% masih menggunakan bahan impor.
Untuk 2017 sebaiknya tidak ada tidak ada kenaikan TDL dan harga gas harus diturunkan. Lebih lanjut progam P3DN harus digalakkan dan persyaratan tender barang dan jasa dipermudah. Pemerintah tentu tahu persis apa yang sedang dihadapi oleh ekonomi nasional. Katakan saja apa adanya kepada masyarakat tentang situasi dan kondisi agar jangan sampai masyarakat punya tafsir sendiri atas fenomena ekonomi yang terjadi di negeri ini. Contoh penjelasan pemerintah tentang tax amnesty tidak clear and clean, sehingga direspons negatif oleh kalangan masyarakat.
Pergerakkan bisnis di dalam negeri harus dipermudah. Jangan kemudahan untuk modal asing saja yang dipermudah. Perdagangan antar daerah dan antarwilayah harus lancar, jangan sampai terjadi seperti pengiriman sapi dari Nusa Tenggara harus mendapat surat izin dari pemkab, pemprov, dan penprov daerah tujuan seperti DKI Jakarta. Para pengganggu dan pemburu rente perdagangan dalam negeri harus ditindak tegas. Di dalam negeri kita harus Berjaya dan efisien, sehingga ketika berbicara memasuki pasar dunia kita tidak ribut lagi mengenai isu-isu domestic.
Berkaitan dengan situasi yang serba tidak pasti ini, sikap bijaksana yang paling tepat adalah realistis, terpercaya, serta transparan dan akuntabel. Semoga ekonomi domestik tetap tumbuh agar pabrik tetap beroperasi optimal, petani masih bisa bercocok tanam dan berkebun, dan karyawan/buruh masih bisa bekerja, sehingga daya beli masyarakat masih stabil. Selamatkan belanja konsumsi masyarakat jangan sampai jeblok karena pertumbuhan ekonomi Indonesia pasti akan melambat. *
Penulis adalah pemerhati masalah social, ekonomi, dan industry