AMPPB Meyampaikan Sejumlah Usulan Kepada Bupati Pesibar
Bupati Pesisir Barat. Agus Istiqlal (memegang mikropon) edang menjawab tuntutan AMPPB. – tubasmedia.com/agustiawan
KRUI, (tubasmedia.com) – Belasan orang yang mengaku dari Aliansi Masyarakat Peduli Pesisir Barat (AMPPB), Rabu 14/12 mendatangi kantor Pemkab Pesisir Barat (Pesibar).
Mereka meminta Bupati Pesibar, Agus Istiqlal, untuk mendesak PLN agar segera menormalkan listrik, membatalkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga kontrak yang dinilai tidak sesuai masa kerja serta mengevaluasi sistem pengangkatan.
AMPBB juga mendesak bupati memberhentikan Kepala Dinas Pendidikan setempat yang mereka nilai tidak transparan dan terkesan nepotisme. Bupati juga diminta mengkaji ulang peserta program umroh yang dinilai tidak tepat sasaran serta menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kegiatan partai politik.
Sakdan, Koordinator AMPPB mengatakan seluruh tuntutan yang sudah mereka ajukan, kiranya dapat dikabulkan pemerintah setempat.
Sementara itu, Bupati Pesibar mengaku telah mendesak PLN agar segera menyiapkan gardu induk. Lahan untuk kepentingan tersebut, kata bupati sudah diberikan dan dapat digunakan secara gratis.
‘’Izinnya-pun kita berikan secara gratis. Tapi sampai saat ini, PLN belum berbuat apa-apa yang akibatnya, Pesisir Barat belum b isa menikmati terangnya lampu PLN,’’ kata bupati.
Mengenai tenaga honor, katanya,ebelumnyha dirinya dilantik menjadi Bupati Pesibar, sudah banyak masyarakat yang tertipu.
Mereka diiming-iming masuk jadi tenaga honor asal ada uang pelican yang nilanya sampai puluhan juta rupiah.
Tapi di jamannya, lanjut bupati, dirinya mengangkat TKS menjadi tenaga kontrak tanpa ada pungutan sepeser-pun alias gratis. “Apakah kebiujakan saya itu salah?,’’ tanya bupati sembaru mengatakan bahwa yang layak didemo adalah penerima pungutan liar sebagai pelican untuk diterima menjadi tenaga honor. (agustiawan)