APEC Sepakat Untuk Berbagi Informasi Tentang Korupsi

Loading

Presiden China Xi Jinping

Presiden China Xi Jinping

BEIJING, (tubasmedia.com) – Negara-negara Asia dan Pasifik telah sepakat menyiapkan jaringan untuk berbagi informasi tentang korupsi. Anggota APEC menyatakannya dalam sebuah pernyataan bahwa tujuan dari perjanjian, yang diusulkan oleh Cina tersebut adalah untuk mencegah kaburnya siapa pun yang terlibat dalam korupsi ke negara yang tidak terlibat hubungan kerjasama dengan negara yang dirugikan oleh koruptor.

Usulan tersebut muncul di tengah upaya yang dilakukan oleh Presiden China Xi Jinping untuk menekan pejabat yang korup, termasuk mereka yang mencoba melarikan diri ke luar negeri.

Para pemimpin APEC diharapkan untuk mendukung kesepakatan tersebut pada pertemuan puncak yang akan diadakan di Beijing pekan depan.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry memuji langkah itu sebagai “langkah maju yang besar”.

“Korupsi tidak hanya menciptakan lapangan bermain yang tidak adil, tidak hanya mendistorsi hubungan ekonomi, tetapi korupsi juga mencuri milik masyarakat dari setiap negara keyakinan bahwa sistem dapat bekerja untuk semua orang,” katanya kepada wartawan.

Kelompok kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC) mengatakan bahwa mereka telah mendirikan otoritas jaringan antikorupsi dan lembaga penegakan hukumnya (ACT-NET).

Jaringan tersebut berisi komitmen dari 21 negara anggotanya untuk mencegah “safe haven” bagi mereka yang terlibat dalam korupsi, termasuk melalui ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dan pemulihan dan pengembalian hasil korupsi yang telah berada di negara lain.

Para pejabat APEC mengatakan bahwa proposal ini diprakarsai oleh Cina dan didukung oleh Amerika Serikat.

Namun para wartawan mengatakan tidak jelas bagaimana perjanjian akan bekerja antara negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi bilateral.

Amerika Serikat, Kanada dan Australia – diketahui sebagai negara yang bersahabat untuk emigran asal Cina – tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan China karena kekhawatiran tentang hukuman mati dan dugaan penggunaan penyiksaan dalam sistem peradilan Cina.

China saat ini terlibat dalam kampanye besar untuk membasmi korupsi di semua tingkat masyarakat.

Lebih dari 13.000 pejabat China dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dan suap dalam sembilan bulan pertama di tahun 2014 saja.

Tahun ini juga melihat peluncuran Operasi Fox Hunt, yang memperluas ruang lingkup kampanye untuk menyertakan pejabat yang melarikan diri ke luar negeri.

Presiden Xi telah memperingatkan bahwa kampanye tersebut akan menargetkan keduanya baik “harimau” dan “lalat”, menunjukkan bahwa tidak ada orang, bahkan anggota senior partai yang akan dibebaskan dari hukuman.

Sejak ia berkuasa, beberapa politisi kelas berat di China, termasuk wakil ketua parlemen China dan mantan kepala keamanan negara tersebut telah menjadi target penyelidikan. (Rizal Surya Pratama)

CATEGORIES
TAGS