APKLI: PKL Menjerit Desak Jokowi Tak Main-Main Kelola Ekonomi Negara

alimahsin-201401231130301

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Indonesia kehilangan arah, tak tahu kemana akan berlabuh. Semakin jauh dari harapan para pendiri bangsa, melenceng dari cita-cita Pembukaan UUD 1945. Rakyat semakin tak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan dari negara, dalam hal ini pemerintah. Hidup rakyat semakin sulit, ekonomi rakyat semakin anjlok, semakin jauh dari rasa aman, tentram sentosa, adil dan makmur.

PKL diseluruh tanah air menjerit karena omzetnya anjlok akibat daya beli rakyat yang semakin lesuh. Dampak dari semakin tak stabilnya ekonomi Indonesia dibawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Akibat tata kelola ekonomi bangsa yang semrawut dan distortif, melenceng dari Pancasila dan UUD 1945. “Jika hal ini dibiarkan, bukan saja kedaulatan ekonomi bangsa yang robek, dan lebih dari itu pada akhirnya bisa bubarkan Indonesia,” tegas Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun, Senin (30/3/15)

Dilapangan, di akar rumput, rakyat seperti bisul menganga, tak perlu pisau terkena jarum saja meluber kemana-mana. Rakyat sangat penat bahkan putus asa (very sensitive) semakin sulit penuhi kebutuhan hidup, daya beli mereka terus menurun. PKL pun menjerit omzetnya anjlok akibat semakin tak stabilnya ekonomi nasional. “Jangan main-main, jangan coba-coba, apalagi utamakan kepentingan asing dalam kelola ekonomi bangsa. Kesabaran rakyat ada batasnya. Rakyat bisa marah kalau perutnya keroncongan,”ujar Ali.

Nilai Tukar Rupiah Anjlok Surpluskan Anggaran Negara, kata Menkeu RI Bambang Brojonegoro. BBM Naik Akibat Nilai Tukar Rupiah Melemah, tegas Wapres RI Jusuf Kalla. Kesemrawutan dan distorsi tata kelola ekonomi bangsa negara tak boleh dibiarkan, harus segera dihentikan. Untuk itu, demi dan untuk jaga dan mempertahankan kedaulatan ekonomi bangsa, serta utuhnya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, atas jeritan PKL diseluruh tanah air, APKLI mendesak Presiden Joko Widodo tidak main-main, tidak coba-coba dan tidak utamakan asing dalam kelola ekonomi Indonesia.

Jangan biarkan perut rakyat keroncongan. Jangan biarkan rakyat semakin jauh dari rasa aman tentram adil dan sentosa. Batas-batas kesabaran sudah ada diambang batas toleransi. Rakyat bisa marah. Dan kenyataan ini sangat berbahaya terhadap tata kelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Ketidakjelasan Arah Tata Kelola Bangsa Negara Saat Ini Harus Segera Dihentikan. Dan dikembalikan ke khittah, Pancasila dan UUD 1945,” pungkas Ali. (angga)

Berita Terkait