JAKARTA, (tubasmedia.com) – Kepastian penegakan hukum, stabilitas politik nasional dan sense of crisis paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK sangat lemah dan bisa perpuruk kurs rupiah terjadap USD. Jika kurs rupiah tembus 15 ribu per USD maka krisis ekonomi 2015 tak bisa dihindari akan terjadi.
Apapun insentif yang diberikan pemerintah jika tak ada jaminan kepastian penegakan hukum, keamanan dan stabilitas politik maka tidak akan berjalan efektif. Trust atau kepercayaan rakyat dan dunia usaha adalah prasyarat efektifitas kebijakan Kabinet Kerja Jokowi-JK. Lebih dari itu, kasat mata tak ada atau lemah sekali sense of crisis kebijakan pemerintah terhadap kesulitan rakyat penuhi kebutuhan hidupnya akibat melambungnya harga beras dan harga kebutuhan pokok lainnya, serta anjloknya kurs rupiah dan mandegnya ekonomi rakyat.
“Kabinet Kerja Jokowi-Jk juga belum mampu tunjukkan kinerja yang efektif, belum mampu wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Bahkan seringkali saling kontradiktif dan berpolemik antar kementerian dan atau lembaga negara lainnya,” tegas Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun, Selasa (17/3/15).
Presiden RI selaku Kepala Negara semestinya tunjukkan miliki sense of crisis yang tinggi, segera menghentikan berbagai kegaduhan dinamika penegakan hukum dan politik nasional. Demikian juga jaminan keamanan. Bukan sebaliknya, terjadi silih berganti dari DPR RI Tandingan, KPK VS POLRI, AHOK VS DPRD, BEGAL, 1 Trilyun Untuk Parpol dan Polemik Pecah Belah PPP dan Golkar.
“Sepanjang tak ada jaminan pemerintah terhadap kepastian hukum, keamanan, dan stabilitas politik nasional maka apapun kebijakan JokowiJK tidak akan berjalan efektif. Bahkan, jika berlarut, krisis ekonomi dan politik nasional ada di depan mata kita,” tambah Ali. APKLI mensinyalir adanya “grand design besar” yang tidak berikan kesempatan sama sekali kepada Indonesia untuk menyiapkan diri hadapi MEA 2015, serta lengah atas “pengalihan aset ekonomi dan SDA Indonesia” ke bangsa lain atau asing.
Sekali lagi APKLI berikan Warning bahwa tanpa persiapan sama sekali MEA 2015 segera menjelma jadi Neo-VOC dan pada akhirnya bisa bubarkan Indonesia. Investasi asing silahkan datang akan tetapi tidak boleh infiltrasi, intervensi dan mengkoloni kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia. “Untuk itu, sekali lagi APKLI tegaskan diri ada di garda depan dan pasang badan, apapun resikonya, tegakkan kedaulatan ekonomi bangsa di NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” pungkas Ali. (angga)