Aturan KLHK Hambat Pengusaha Bangun TPL Beracun, Padahal Indonesia Sangat Membutuhkan

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Kendati sempat dilarang, saat ini pengiriman kontainer limbah beracun B3 dari Pelabuhan Batu Ampar, Batam ke Tanjung Priok sudah dapat dilakukan. Namun kecepatan pengiriamn masih lambat.

Demikian kesimpulan pada rapat penyelesaian kasus limbah beracun B3 di Kementerian Perindustrian, Jakarta kemarin. Rapat yang dipimpin Irjen Kemenperin, Komjenpol Setyo Wasisto SH, dihadiri Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII), Doddy Rahadi, perwakilan dari Ditjen Bea Cukai, Dinas LH Kota Batam, Asosiasi Pengelola Limbah, Ditjen Perhubungan Laut, Himpunan Kawasan Industri dan BP Batam.

Dalam keterangannya, Doddy Rahadi mengatakan pengiriman limbah B3 dari Batam ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) sempat dihentikan  sejak 29 Januari 2019 oleh Kantor Pelayanan Utama BC Batam.

Oleh karenanya dampak yang terjadi adalah menumpuknya kontainer limbah di kawasan-kawasan industri di Batam yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Karena itu Dirjen KPAII mengundang para pihak untuk membahas permasalahan pengiriman limbah di Batam.

Penghentian pengiriman limbah B3 dimaksud, disebabkan adanya pemeriksaan oleh Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK) terhadap tiga kontainer pengangkut limbah beracun B3 di Pelabuhan Tanjung Priok yang dikirimkan dari Batam ke Tanjung Priok dan diduga limbah tersebut berasal dari luar negeri.

‘’Sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan terhadap ketiga kontainer tersebut,’’ katanya.

Sebenarnya, pada rapat 16 Agustus 2019 di Pokja 4 Kemenko Kemaritiman, sudah disepakati bahwa pengiriman limbah B3 dari Batam ke TLDDP sudah dapat dilakukan nsmun masih lambat.

Untuk mempercepat pengiriman, diharapkan adanya permohonan kemudahan akses pada server festronik(e-manifest KLHK). Dan untuk mitigasi masalah penumpukan kontainer, diharapkan dapat diberlakukan e-manifest manual sampai waktu tertentu untuk dapat menormalkan jumlah kontainer yang tertahan di Pelabuhan Batu Ampar.

Terhalang

Selain itu juga, mewajibkan kapal-kapal untuk segera mengurus persyaratan untuk dapat mengirim kontainer limbah sesuai  ketentuan yang berlaku dan yang terpenting lagi, dirasa perlu membangun tempat pembuangan limbah beracun baru yang tersebar di seluruh Indonesia.

‘’Banyak pengusaha yang berminat membangun tempat pembuangan limbah beracun, namun terhalang belum adanya NSPK pembangunan oleh KLHK,’’ tegas Irjen.

Di bagian lain keterangannya disebut, kawasan pengolahan limbah industri (KPLI) Kabil yang merupakan tempat penimbunan sementara limbah B3, sudah melebihi kapasitas. Bahkan saat ini juga terjadi penumpukan sekitar 66 kontainer pengangkut limbah B3 di Pelabuhan Batu Ampar yang mengganggu proses bongkar muat di pelabuhan.

Pengusaha katanya mengalami kerugian karena tetap harus membayar  biaya keamanan demorit, biaya penumpukan, akomodasi dan pengamanan terhadap pencemaran selama kontainer limbah masih berada di pelabuhan.

‘’Masa penyimpanan limbah B3 di TPS hanya sampai sembilan puluh hari dan merupakan pelanggaran hukum bila menumpuk limbah lebih dari hari yang ditentukan,’’ tambah Irjen Kemenperin. (sabar)

 

 

Berita Terkait

Komentar

Komentar