Bantuan Disdik Kabupaten Bogor Diaudit
Laporan: Redaksi
Ilustrasi
BOGOR, (Tubas) – Keterlambatan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) penyerapan bantuan rehabilitasi ruang kelas dan sekolah dari pemerintah pusat kepada Pemkab Bogor, menjadi salah satu faktor tidak terserapnya bantuan anggaran yang menggelontor dari berbagai pos anggaran. Untuk mengurangi risiko bantuan ganda, proyek dengan total anggaran miliaran rupiah itu kini dalam proses audit dan verifikasi.
“Di Dinas Pendidikan memang cukup banyak bantuan yang masuk, baik dari Kemendiknas maupun dari Provinsi dan APBD 2. Program DAK dari APBN ada Rp.117 miliar atau bantuan terbesar se Indonesia tapi tidak bisa terserap di 2011, karena permendiknas dan juklas-juknis nya baru keluar tanggal 8 agustus 2011 dan baru disosislisasikan pada bulan oktober 2011,” ujar Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Hendrik Suherman, menanggapi tubasmedia.com di ruang kerjanya Kamis lalu
Akibat keterlambatan itu, kata Hendrik, penyerapan anggaran tidak mungkin dilakukan di 2011 yang hanya tersisa waktu 1 bulan lagi. Dalam juklas-juknis itu, lanjutnya, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya, pembentukan tim audit dan verifikasi.
“Tim sudah terbentuk, 257 gedung perpustakaan dan 103 SD untuk rehabilitasi kemudian untuk SMP juga sudah diverifikasi bulan November ini. Hasil verifikasi ini ditindaklajuti oleh SK Bupati Bogor yang mengharuskan data sekolah penerima bantuan agar tidak ada overlapping atau bantuan ganda yang diterima satu sekolah. Jangan sampai ada sekolah menerima jenis bantuan yang sama baik dari APBD maupun APBN kata hendrik.
Untuk menghindari adanya bantuan ganda pihaknya berjanji akan lebih teliti dalam memperifikasi sekolah penerima bantuann tersebut. Dari program APBNP kata hendrik Kabupaten Bogor mendapatkan gelontoran dana yang sangat besar yakni, 390 ruang kelas untuk SD, 63 untuk SMP dan 60 untuk SMA Negeri dan Swasta.
Kepala SDN Cisarua 5 Yaya Mulyana juga mengakui kondisi sekolah yang rusak sejak tahun 1979 dan belum pernah tersentuh perbaikan atau bantuan dari pemerintahan Kabupaten Bogor. bahkan proposal minta bantuan untuk perbaikan gedung kepada Pemkab Bogor, hingga saat ini masih belum juga ada jawaban.
“Upaya minta bantuan atau laporan kepada Pemkab Bogor sudah kami lakukan. Kami tidak mempergunakan gedung tersebut sudah 2 tahun, karena takut ambruk yang bisa membahayakan para murid atau guru, “ keluh Yaya. (syamsul)