Banyak Jalan Menuju Roma KPK Jalan Terus

Oleh : Marto Tobing

Ilustrasi

Ilustrasi

BANYAK jalan menuju Roma dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jalan terus. Ungkapan peribahasa ini sepertinya dijadikan sebagai energi untuk tetap berhasil menghindari berbagai upaya penghadangan yang dilakukan korporasi para sindikat koruptor.

Tujuannya tentu saja untuk melumpuhkan cakar pemberantasan korupsi yang dipunyai lembaga super body itu sehingga terselamatkanlah para penjahat keuangan negara. Namun sebagaimana dinyatakan Juri Bicara KPK Johan Budi (JB), pihaknya tetap tidak terpengaruh.

“KPK tidak terpengaruh mutlak tidak dicantumkan nama Andi Malarangeng (AM) dari hasil audit investigasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kami punya cara lain untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dan berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan dan siapa-siapa saja yang harus bertanggung jawab akan terus kami kejar,” ujar JB menanggapi pers di Kantor KPK Jln. Rasuna Said Jakarta, Selasa (23/10).

Dugaan adanya intervensi terhadap audit investigasi proyek Hambalang dengan hilangnya nama Menpora AM pertama kali diungkapkan oleh anggota BPK Taufiequrahman Ruki (Ruki). Namun dalam pernyataan selanjutnya, Ruki buru-buru meralat, membantah sendiri adanya intervensi. Sementara anggota Panitia Kerja (Panja) proyek Hambalang Komisi X DPR Dedy Gumelar alias Miing justru membenarkan bahwa draf laporan hasil audit BPK yang diterima media itu sama dengan draf laporan BPK yang sudah dibacanya.

Namun dia tidak menjelaskan bagaimana dia mendapatkan dokumen negara itu. Miing hanya membenarkan bahwa isi draf laporan itu benar-benar tidak mencantumkan nama Menpora AM sebagai pejabat negara yang terindikasi melakukan penyimpangan. “Di laporan itu mentok-mentoknya di Sesmenpora, ini tidak masuk di logika kita semua. Mana mungkin Sesmenpora bisa berhubungan langsung dengan menteri,” tandasnya.

Meski begitu Miing tidak mau mempersoalkan bocornya draf laporan audit BPK. Sebab yang terpenting saat ini adalah hasil akhir laporan audit BPK terhadap proyek Hambalang itu bisa segera tuntas.

Anggota BPK Rizal Djalil (RD) menuturkan, internal BPK tidak bisa mengusulkan pihak-pihak yang tidak ditulis dalam laporan audit Hambalang. “Semua fakta dari bawah harus naik, semua fakta yang ada tapi bukan rekayasa dan pesanan,” ujarnya. RD mempertanyakan keaslian draf laporan sementara audit investigasi proyek Hambalang yang beredar di kalangan media.

Menurutnya, draf laporan audit BPK selalu dilengkapi dengan nomor dan tandatangan pimpinan BPK. “Saya yakin yang asli di sini tidak beredar keluar. Bisa saja orang mengaku-ngaku. Audit BPK yang beredar pasti ada nomornya dan lengkap semua,” ujarnya di kantor BPK Jakarta, Rabu (2410). Secara pribadi RD mengaku belum melihat draf laporan audit tertanggal 1 Oktober 2012 yang beredar di kalangan media. Saat disodorkan draf laporan audit yang beredar, RD mempersoalkan tidak adanya nomor dan tandatangan pimpinan BPK.

Namun terungkap, ada sekitar 20 nama pejabat yang masuk dalam laporan audit investigasi BPK mengenai proyek Hambalang. Empat pejabat yang diduga terindikasi melakukan pelanggaran dalam proyek tersebut adalah AM selaku Menpora, Agus Martowardjojo selaku Menkeu, Wamenkeu Anny Ratnawati selaku Dirjen Anggaran dan Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Nama-nama yang ada di laporan auditor itu ada Andi Malarangeng, Joyo Winoto, Agus Arto dan Wakil Menkeu Anny Ranawati,” jelas sumber tubasmedia.com di Jakarta.

Informasi yang diperoleh bahwa penanggung jawab pemeriksaan investigasi untuk audit ini J Widodo. Telah menyerahkan laporan hasil auditnya ke anggota BPK Ruki selaku pengarah pemeriksaan investigatif. Namun Ruki belum membawa laporan dari bawahannya itu ke rapat pimpinan BPK.

Yang jelas di laporan itu kelimanya harus bertanggungjawab atas pelanggaran proyek Hambalang. “Setahu saya nama Andi Mallarangeng ada dan tidak ada yang berubah,” ujar sumber itu seraya menandaskan hanya Ruki yang tahu alasan laporan audit investigasi proyek Hambalang ini belum dibawa ke forum pimpinan BPK. Namun pernyataannya itu telah diralat Ruki sendiri dengan menyatakan tidak ada intervensi. ***

Berita Terkait

Komentar

Komentar