Belanja Pemerintah yang Bersifat Konsumtif Masih Dominan

Oleh: Fauzi Aziz

 

apbn

Bila kondisi sebaliknya, ekonomi mengalami pemanasan (overheating), maka kebijakan fiskal harus bisa mendinginkan perekonomian melalui kontraksi APBN. Dengan demikian, fungsi strategis APBN dalam mempengaruhi perekonomian nasional dapat diketahui dari dampak langsung maupun tidak langsung terhadap sektor-sektor lainnya.

Semestinya konsep ini harus difahami dengan benar oleh DPR maupun oleh kementrian/lembaga pengguna anggaran. Disiplin ini penting dimengerti agar fungsi APBN efektif dipergunakan sebagai salah satu fungsi stimulus untuk menggerakkan perekonomian.

Terkait dengan itu, apa yang disampaikan Menteri Keuangan saat bertemu dengan komisi VI-DPR, Rabu, 21 September 2016, ada beberapa arahan yang perlu digaris bawahi.1). Keberpihakan terhadap sektor atau pelaku ekonomi yang berkontribusi dalam penumbuhan ekonomi dinilai bukan semata tergantung dari besaran anggaran bagi K/L. Pemerintah menganggap ketepatan sasaran progam adalah hal penting.

2). Desain progam harus betul-betul dirasakan rakyat. 3). Prioritas pembangunan infrastruktur harus terus dijaga untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, antara jawa – luar jawa, kesenjangan antara Indonesia bagian barat dan bagian timur, serta berbagai bentuk kesenjangan yang lain.

Hal yang disampaikan Menteri Keuangan adalah cermin dari kebijakan fiskal pemerintah yang sudah didilever ke dalam RAPBN-2017. Money follow progam menjadi arus utama kebijakan yang dianut dan yang penting, desain progamnya betul-betul dirasakan oleh rakyat dan tepat sasaran.

Kegiatan yang dilaksanakan dari satu progam yang jumlahnya berjibun, yang secara umum penyusunannya tidak kredibel atau bisa dikatakan jauh dari berkualitas sehingga kerangka makro kebijakan fiskal yang sudah dirancang dengan baik oleh otoritas fiskal menjaga kesehatan atau keberlangsungan fiscal, mengalami bias dan akibatnya jauh dari tercapai.

Kondisi semacam ini sudah berlangsung lama dan fenomenya cenderung berulang di setiap tahun anggaran. Anggaran makin besar setiap tahun, tapi dampaknya ke pertumbuhan ekonomi bersifat konstan.

Selama satu dasawarsa lebih, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB tidak mengalami perubahan. Angkanya hanya berada pada kisaran 8-9%/tahun. Kinerja ini mencerminkan belanja pemerintah yang bersifat konsumtif masih dominan dibanding belanja yang bersifat produktif. Berikutnya juga perlu diketahui oleh para menteri/kepala lembaga sebagai pengguna anggaran untuk berani dan jujur menyampaikan kepada presiden dan publik bahwa masih banyak kegiatan dari satu progam yang tidak tepat sasaran, bersifat business as usual, tidak terkelola dengan baik. Akibatnya jauh dari sisi efektifitas dan efisiensi.

Melebarnya defisit anggaran, terjadi karena pemerintah masih boros dalam menggunakan anggaran. Proyek-proyek pemerintah yang kelihatan batang hidungnya di lapangan adalah pekerjaan yang bersifat pisik, baik yang berhasil maupun yang mangkrak.

Pekerjaan yang bersifat non pisik nyaris tak terlacak batang hidungnya di lapangan karena secara pisik memang tidak ada wujudnya. Belum lagi yang dananya dikorupsi dan dipakai buat bancaan seperti pada kasus Proyek Hambalang.

Menteri teknis/kepala lembaga sebagai pengguna anggaran, secara internal harus berani mencoret pos belanja yang tidak berkualitas secara self assesment, tanpa harus menunggu arahan presiden. Di tiap K/L rasanya tidak berlebihan jika menteri/kepala lembaga membentuk “tim assesment anggaran” yang bertanggungjawab kepada menteri/kepala lembaga. Di luar itu, melalui penetapan presiden, pemerintah perlu menetapkan  daftar skala prioritas (DSP) proyek pemerintah yang dapat dibiayai oleh APBN.

DSP ini sifatnya lintas sektor dan/atau lintas wilayah, bukan DSP yang dibuat oleh masing-masing K/L. Tindakan ini akan lebih menjamin terjadinya koordinasi dan sinergi progam dan kegiatan.

Manfaat lainnya adalah postur anggarannya lebih sehat dan lebih bisa menjamin keberlanjutan fiskal dalam rangka mewujudkan kebijakan anggaran yang makin berkualitas. (penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi dan industri).