Beranikah Jokowi Mengungkap Kasus BLBI ?

mega-blbi

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak Presiden Jokowi mengungkap kejahatan ekonomi terpopuler dalam sejarah Indonesia, yakni BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menantang Presiden Joko Widodo beranikah dia membatalkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2002 yang dikeluarkan Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri yang kini menjadi bosnya di PDIP.

Dalam mega skandal BLBI ini, ternyata masih membebani keuangan negara Rp5.000 triliun. Di mana, penikmat dana BLBI itu, telah merampas kesejahteraan rakyat Indonesia sampai tujuh turunan, atau hingga 2043.

Akibat kejahatan BLBI ini, sungguh memberikan beban berat bagi keuangan negara. Lantaran memicu terjadinya defisit finansial, meningkatkan utang luar negeri. Serta melahirkan kejahatan ekonomi gaya baru dari nilai obligasi rekap perbankan yang tidak transparan.

Karena itu menjadi wajar jika Fitra mendesak Presiden Jokowi untuk serius membongkar skandal BLBI sampai ke akarnya. “Presiden Jokowi bertanggungjawab jika kasus BLBI lenyap dan terjadi kebangkrutan Negara,” kata Sekjen Fitra, Yenny Sucipto di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Selain itu, Yenny sangat berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera bergerak untuk membongkar skandal keuangan yang merugikan negara Rp 144,5triliun. “Kita tunggu KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan terhadap seluruh obligator BLBI,” tutur Yenny.

Sedangkan, ICW concern agar Inpres No 8/2002 dicabut. Dalam beleid ini, mengatur jaminan kepastian hukum atau tindakan hukum kepada debitur terkait BLBI.

“Presiden Jokowi harus berani membatalkan Inpres itu. Dalam konteks BLBI, kan soal silang sengkarut. Ini kerjaan yang tak pernah tuntas dalam 10 tahun ke belakang,” ujar Kepala Divisi Hukum dan Monitoring ICW, Emerson Yuntho.

Dalam Inpres ini, lanjut Emerson, penyelesaiannya berupa pelepasan dan pembebanan kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajiban pemegang saham. (red)

 

Berita Terkait