Menteri Harus Mampu Eksekusi Program Tanpa Ego Sektoral

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Prinsipnya semua menteri harus profesional. Artinya, menteri harus paham jenis dan volume pekerjaan di kementeriannya serta mampu mengeksekusi program tanpa ego sektoral.

Pendapat tersebut disampaikan pengamat politik, Sahat Marojahan Doloksaribu, kepada tubasmedia.com, Senin (13/10) malam, berkaitan dengan makin dekatnya hari pelantikan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden, pada 20 Oktober 2014. Saat ini diperkirakan Jokowi dan JK tengah menggodok calon menteri. Sebelumnya, sudah diumumkan format kabinet dengan 34 kementerian, dengan pembagian, 18 profesional nonparpol dan 16 profesional dari parpol.

Dikemukakan, program lintas kementerian harus sinergis, saling memperkuat, untuk kepentingan rakyat. Banyak program yang harus dimatriks dari awal, sehingga fungsi koordinasi tidak hanya di menteri koordinator, juga wapres dan presiden.

Menurut dosen Fakultas Teknik UKI Jakarta itu, kalau dibilang mutlak profesional murni, juga tidak. Semua menteri, baik dari parpol maupun nonparpol, harus profesional. Semua harus paham politik, jati diri, dan karakter bangsa. Kalau khawatir menteri dijadikan “alat” untuk mencari uang, semua proyek/program beranggaran besar harus transparan penggunaan anggarannya.

Ia mengatakan, sekretaris jenderal, direktur jenderal, dan direktur di kementerian sebaiknya diangkat oleh presiden. Dalam praktiknya, ini menjadi wilayah menteri.

Melihat perilaku kalangan pelaksana proyek selama ini, yang cenderung hanya mengejar target serapan anggaran, menurut Sahat Marojahan, sudah saatnya dilakukan sinkronisasi, efisiensi, dan efektivitas program.

“Birokrasi kita masih jauh dari harapan. Untuk itu pembenahan atau sering disebut reformasi sangat mendesak, dimulai dari eselon I, II, dan seterusnya,” katanya. (ender)