Menyehatkan Postur APBN Dengan Memerangi Mafia Pajak

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto berpandangan, APBN Perubahan 2015 yang saat ini sedang dipersiapkan pemerintah harus mendorong perubahan fundamental terhadap politik anggaran pemerintahan Jokowi-JK.

Wacana pemikiran itu disampaikan Hasto, Jum’at (26/12/2014) di Jakarta menanggapi pers soal polarisasi APBN Perubahan 2015 yang dicanangkan pemerintah. Menurut Hasto, APBN Perubahan itu, selain mengemban misi untuk menjadikan Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri, dalam perspektif kedaulatan keuangan negara, pemerintah Jokowi harus memaksimalkan sumber penerimaan negara.

Di sisi lain merombak politik alokasi dan distribusi anggaran agar lebih berorientasi pada sektor produktif, pembangunan infrastruktur dan memerangi berbagai bentuk penggelembungan dan kebocoran anggaran. Hasto mengisyaratkan langkah signifikan untuk menyehatkan postur APBN dengan tetap pada komitmen wajib memerangi mafia pajak.

Menurut dia berbagai langkah bisa dilakukan antara lain membuat sistem perpajakan online, melakukan lelang pajak dari setiap kanwil pajak, mengukur kinerjanya secara obyektif dan meningkatkan tax collection ratio yang saat ini masih rendah sekitar 52.8%.

“Memaksimumkan wajib pajak dari sektor strategis dan mereformasi aparatur pajak agar tahan terhadap berbagai bentuk godaan manipulasi pajak serta memberi hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan perpajakan,” pintanya

Untuk itu, DPP PDIP memberikan dukungan sepenuhnya terhadap berbagai upaya memerangi mafia pajak. Pemberantasan mafia pajak sebagai pelaksanaan prinsip keadilan sosial dalam sistem perekonomian Indonesia. “Karena itulah pemerintah tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan reformasi perpajakan secara total dan menyeluruh,” kantanya.

Pemerintah disarankan untuk mengintegrasikan seluruh kekuatan alat negara seperti kejaksaan, dirjen pajak, BPKP, intelijen pajak, KPK, dan penegak hukum lainnya. “Dengan demikian negara tidak boleh kalah terhadap para pengemplang pajak,” tandasnya. (marto tobing)