Overheating

Oleh: Fauzi Aziz

IBARAT saudara kembar, infrastruktur dan inflasi bisa saling memberikan pengaruh terhadap stabilitas perekonomian suatu negara. Fasilitas infrastruktur yang buruk akan menyebabkan kegiatan ekonomi mudah memanas (overheating) dengan akibat lebih lanjut efeknya inflatoir.

Harga-harga pada umumnya cenderung meningkat akibat dari sistem transportasi dan distribusi yang tidak lancar. Inflasi di Indonesia pada umumnya terjadi akibat dari kondisi fasilitas infrastruktur yang buruk, di samping juga bisa disebabkan karena inflasi moneter (infllasi inti).

Aktivitas ekonomi dari sisi permintaan akan terus mengalami pergerakan secara dinamis dan jika tidak berhasil dikendalikan, bisa berdampak naiknya inflasi karena dari sisi penawaran mengalami gangguan sebagai akibat infrastruktur yang buruk.

Selama masalah infrastruktur belum bisa diatasi, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan akan mudah overheating dan inflasinya pasti akan naik. Oleh karena itu selalu terjadi trade off dan situasi seperti ini akan terus berulang menghantui perkembangan ekonomi di negeri ini.

Masalah yang satu ini memang sangat urgent dan mendesak untuk mendapat perhatian. Pilihannya hanya ada satu, yakni investasi di bidang infrastruktur harus diperbesar. Mengharapkan peran swasta nasional kelihatannya juga wait and see karena memang butuh pendanaan yang tidak sedikit. Returnya juga relatif lama dan imbal hasilnya juga rendah.

Mengandalkan peran pemerintah penuh, juga ada keterbatasan karena ruang fiskal pemerintah sangat terbatas atau malah membatasi diri karena belanja operasional birokrasi masih terlalu besar, belanja subsidi dan transfer ke daerah juga sangat besar. Lagi-lagi mengalami trade off antara prudent fiscal policy yang dijalankan pemerintah dengan implementasinya yang manajemennya belum baik dilihat dari fungsi alokasi, distribusi dan fungsi pertumbuhan serta stabilisasi.

Agar dapat bergerak, sebaiknya fiscal policy dilonggarkan dengan harapan agar ada ruang fiskal yang cukup disertai dengan rasionalisasi APBN/APBD untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan konsekwensi akan memperbesar defisit anggaran.

Sistem cost recovery salah satu alternatif yang patut dikembangkan untuk menutup biaya pengadaan dan pembebasan lahan. Konstruksinya dikerjakan oleh swasta asing atau nasional. Pelonggaran ruang fiskal tersebut digunakan untuk menutup cost recovery. Maju kena mundur kena, tapi memang pilihannya tidak banyak untuk membiayai investasi di bidang infrastruktur.

Inilah cara rakyat biasa memberikan sumbang saran agar pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan di negeri ini yang kondisinya sudah mendesak, dengan status siaga satu. Kalau tidak, perekonomian nasional akan mudah overheating yang berefek inflatoir. Sementara itu, tahun 2015 FTA Asean akan mulai berlaku. ***