Perlu Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Angkutan Jabodetabek belum terintegrasi, baik jalur operasi maupun sistem tiket. Oleh karena itu diperlukan Badan Otoritas Transportasi untuk mengatur pengoperasiannya, sehingga kelancaran di jalan dan pelayanan kepada penumpang semakin baik.

Dengan beroperasinya Bus Transjabodetabek Ciputat-Blok M, kini sudah menambah alternatif pilihan penumpang untuk melaksanakan kegiatan kesehariannya. Penumpang dari Tangerang Selatan dan dari arah Depok bagian barat misalnya, semakin memiliki banyak pilihan. Yakni dengan bus APTB (angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta) atau bus transjabodetabek.

Hal serupa nanti juga akan dinikmati calon penumpang dari Bogor dan Bekasi. Karena, bus transjabodetabek yang dikelola Kementerian Perhubungan lewat Perusahaan Umum Pengangkut Penumpang Djakarta (PPD), akan diperluas dari kedua kota satelit Jakarta itu. Saat ini baru hanya dari Tangerang Selatan (Ciputat) ke Blok M (Jakarta Selatan). Sehingga kelak, makin banyak pula pilihan lewat bus APTB atau bus transjabodetabek dari Bogor dan Bekasi.

Namun setibanya di kota Jakarta, kedua jenis angkutan dari luar kota (APTB dan transjabodetabek) itu juga menggunakan jalur khusus bus (busway) yang digunakan bus transjakarta. Dikhawatirkan kalau bus tranjakarta semakin banyak beroperasi, maka jalur busway akan semakin padat. Apabila ditambah lagi dengan penyerobotan kendaraan lain, maka kemacetan akan berpindah ke jalur busway.

Untuk itulah perlu diatur jalur operasi, misalnya sistem transit di perbatasan antara APTB dan Transjabodetabek ke Bus Transjakarta yang khusus melayani dalam kota dan sebaliknya. Selain operasi, perlu pula diatur sistem tiket terintegrasi, sehingga penumpang tinggal transit tanpa pembayaran lagi. Soalnya ketiga jenis angkutan massal ini dikelola oleh tiga atau lebih perusahaan yang administrasinya berbeda. (anthon)