Saatnya Mafia Migas Perongrong Kesejahteraan Rakyat Diberantas

Oleh: Marto Tobing

MAFIA minyak dan gas (migas) tak pernah redup dari perbincangan sinis. Bahkan sindikat kejahatan terstruktur itu, ternyata sudah ada sejak era pemerintahan Orde Baru (Orba). Sudah berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif. Kini yang menjadi pertanyaan, sesungguhnya siapakah yang dimaksud dengan mafia migas tersebut kalau bukan pada saat terjadinya aktivitas seorang pedagang dan perantaranya?

Maka dari itu jika ingin memberantas mafia migas yang perlu dilakukan adalah harus diawali dengan cara menjadikan Pertamina sebagai perusahaan terbuka dengan mayoritas saham dikuasai oleh pemerintah. Bila hal ini tidak dilakukan dan hanya menghilangkan perantaranya maka gerakan mobilitas sindikasi mafia migas tidak akan pernah terlenyapkan.

Sebagai contoh, kendati mafia A sudah diberantas namun karena mafia A tersebut hanya berperan sebagai pedagang maka tidak menutup kemungkinan akan bermunculan mafia-mafia yang lain. Sebagai perusahaan dengan perputaran uang terbesar yakni Rp 600 triliun hingga Rp 700 triliun setahun, maka Pertamina memiliki banyak ruang penyelewengan yang seharusnya dapat diawasi oleh masyarakat banyak.

Jika Pertamina sebagai perusahaan terbuka, maka belinya dari mana dan harganya berapa, komisionernya siapa tentu akan ketahuan sehingga tertutup kemungkinan munculnya para mafia migas. Oleh karena itu yang harus dirubah adalah bentuk dan sistemnya yang transparan. Maka langkah pertama yang harus dilakukan, Pertamina harus menjadi perusahaan terbuka agar rakyat secara keseluruhan dapat mengikuti apa yang terjadi dalam perputaran uang di Pertamina.

Untuk itulah harapan rakyat sangat bertumpu pada legitimasi Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa memilih pemimpin aparat penegak hukum yang kredibel sebagai upayanya merealisasikan tekad memberantas mafia migas. “Rakyat Semesta” merasa optimis pemerintahan “Revolusi Mental” ini bisa menumpas mafia migas yang sejak tempo doeloe sedemikian massif telah menggerogoti hak kesejahteraan rakyat.

Langkah pertama yang harus dilakukan Jokowi bersama Jusuf Kalla tak lain adalah memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memilih Jaksa Agung baru yang kredibel dan Kapolri yang semuanya non kompromis atas kejahatan korupsi. Dapat dipastikan, jika Jokowi berani memberantas mafia migas tentu saja akan memberikan dampak positif pada kepercayaaan pelaku pasar sehingga akan mempengaruhi iklim perekonomian nasional.