‘’Bikin Senjata Saja Kita Sudah Bisa, Masa Sepatu Harus Beli dari Luar…’’
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pemerintah terus menegaskan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, terutama pada pengadaan barang dan jasa yang dilakukan seluruh instansi yang memakai APBN dan APBD. Upaya strategis ini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air.
“Kebijakan pembelian produk dalam negeri ini tidak hanya di negara kita. Kita sudah memulai tahun 2022. Tahun 2023, coba dilihat Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama, mengumumkan prioritas pembelian produk dalam negeri pada belanja belanja pemerintah,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Business Matching Tahap V 2023 dengan tema “Produk Dalam Negeri Berdaya Saing untuk Kemandirian Bangsa” di Jakarta, Rabu (15/3).
Menurut Presiden, dalam upaya pengoptimalan penggunaan produk lokal ini, ke depan kuncinya adalah kedisiplinan implementasi dalam merealisasikan anggaran.
“Saya ingat, dahulu hanya 50 ribu produk yang masuk e-Katalog. Saat ini, sudah 3,4 juta produk dalam negeri yang sudah masuk e-Katalog. Ini dalam waktu yang sangat singkat, setahun lebih sedikit,” ungkapnya.
Kepala Negara mengingatkan kepada seluruh intansi pengguna anggaran negara dan daerah, karena sudah banyak produk lokal yang masuk ke dalam e-Katalog, jangan dibiarkan saja tetapi harus dibeli. “Kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, semuanya tengok itu e-Katalog. Beli,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan pada tahun 2023 realisasi belanja produk dalam negeri sebesar 95 persen atau senilai Rp1.171 triliun. “Jadi, 95 persen dari pagu anggaran barang dan jasa itu harus dibelikan produk-produk dalam negeri,” imbuh Jokowi.
Sasaran tersebut harus bisa direalisasikan karena untuk mendukung industri dalam negeri, termasuk sektor UMKM supaya semakin hidup dan berkembang.
“Nggak usah jauh-jauh cari investor kalau ini bisa berjalan. Investor itu bagus juga sebagai bonus, tetapi dengan kita membeli produk-produk dalam negeri, otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan naik,” paparnya.
Sudah Mampu
Jokowi menyampaikan, saat ini banyak industri di dalam negeri yang sudah mampu menghasilkan produk-produk berkualitas dan berdaya saing global, seperti seragam militer, senjata, dan sepatu.
“Kalau senjata, peluru, kita ini sudah bisa (produksi), apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar,” tuturnya.
Presiden mengusulkan, pengoptimalan penggunaan produk dalam negeri akan terhubung dengan kenaikan tunjangan kinerja (tukin). “Kalau sudah masuk ke tukin, pasti semuanya akan semangat. Ini akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri,” tandasnya.
Jokowi pun mengingatkan, apabila nanti sudah terhubung dengan tukin, mestinya harus ada sanksinya juga.
“Kalau masih coba-coba untuk beli produk impor dari uang APBN atau APBD, sanksinya tolong dirumuskan Pak Menko, biar semuanya kita bekerja dengan sebuah reward and punishment semuanya,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada kesempatan tersebut melaporkan .
Target pelaksanaan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2023 ini adalah tercapainya realisasi pembelian produk dalam negeri oleh Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD, badan usaha tertentu senilai minimal Rp250 triliun. Agus menyampaikan, target tersebut bisa dengan mudah tercapai apabila kebutuhan barang jasa pemerintah dapat terpetakan sejak awal.
“Melalui Business Matching ini, harapannya akan terpetakan kebutuhan barang pada pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD pada tahun 2023. Produsen dalam negeri bisa memanfaatkan ini,” ujar Menperin,
Sebelumnya, Kemenperin telah menyelenggarakan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022 pada Maret 2022 di Bali yang mencatatkan komitmen belanja PDN hingga Rp214 Triliun. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan hingga tahap keempat pada Oktober 2022. Selain kegiatan Business Matching yang dilakukan dalam lingkup nasional, beberapa pemerintah daerah serta Kementerian/Lembaga juga secara rutin menyelenggarakan Business Matching dengan pengusaha industri sesuai dengan kebutuhan instansinya masing-masing. (sabar)