BK CPO Diberlakukan, Industri Hilir Sawit Malaysia Anjlok

Laporan: Redaksi

Ilustrasi

Ilustrasi

BANDUNG, (TubasMedia.Com) – Kebijakan bea keluar (BK) atau pajak ekspor sawit yang dilakukan Indonesia berdampak pada industri sawit di Malaysia. Meski menjadi negari produsen sawit, negeri jiran itu masih mengimpor sawit dari Indonesia untuk diolah.

Direktur Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian, Aryan Wargadalam, mengatakan, sejak pemberlakuan BK atas CPO efektif, industri hilir sawit Malaysia khususnya untuk olein bisa anjlok hingga 50%.

“Dia kan membutuhkan bahan baku dari kita. Sejak pemberlakuan BK, pasokan ke sana berkurang, utilisasi produksinya anjlok menjadi 50%. Artinya, pemberlakuan BK itu ampuh,” katanya dalam acara diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) di Lembang, Bandung, Minggu (1/7).

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengemukakan akan mengajukan judicial review terkait penetapan pajak bea keluar (BK) atau pajak ekspor untuk ekspor crude palm oil (CPO) yang berlaku progresif, di mana tarifnya mengikuti harga produk CPO di pasar luar negeri. Mereka beralasan kebijakan tersebut bisa mematikan industri sawit di dalam negeri karena ekspor akan terganggu, mengingat harga menjadi lebih mahal di pasar ekspor.

Aryan mengemukakan, saat ini Malaysia lebih maju dalam hilirisasi industri berbasis CPO atau sawit mentah. Malaysia memproduksi 100 turunan produk CPO, sedangkan Indonesia hanya memproduksi sekitar 47 turunan produk CPO. “Kita memacu ke sana. Hilirisasi. Dan, akan menghasilkan nilai tambah berlipat. Semakin ke hilir, nilai tambahnya semakin tinggi,” ujarnya.

Catatan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sait Indonesia (Gapki), saat ini ada sebanyak 1.911 industri sawit di Indonesia, yang menghasilkan 23,5 juta ton CPO dari area 8,2 juta hektare lahan.

Di sisi lain, Gapki meminta pemerintah agar penetapan besaran bea keluar (BK) produk hilir CPO perlu dikaji kembali untuk disempurnakan. Pasalnya, pemberlakuan BK atas produk CPO dan turunannya dinilai tak efektif.”Level BK untuk produk hilir sebaiknya dinolkan dan level untuk CPO dikurangi. Kalau hulu dan hilir sama-sama dikenakan BK, tidak efektif. Perlu disempurnakan,” kata Direktur Eksekutif Gapki, Fadhil Hasan. (sabar)

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.