BM Bus Nol Persen, Industri DN Ambruk

Loading

Laporan: Redaksi

Kristijanto

Kristijanto

JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Produsen kendaraan bermotor, Hino, siap memasok bus ke DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan akan armada angkutan umum di wilayah Ibu kota negara itu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya menggunakan produk dalam negeri untuk memenuhi angkutan umum di wilayahnya dan tidak harus menggunakan bus impor.

Hal itu disampaikan Kristijanto, Deputy Associate Director PT Hino Motors Manufacturing Indonesia dalam diskusi dengan TubasMedia.Com di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (21/10) siang. Kristijanto didampingi Arta Sarsena dari Company Affairs PT Hino Motor Sales Indonesia.

Dikemukakan, Hino mampu memenuhi pasokan bus ke Pemprov DKI, sebanyak yang dibutuhkan, secara bertahap, sesuai dengan kesepakatan. Hino memproduksi kendaraan niaga, ukuran kecil (3/4) dan besar (bus). Kapasitas terpasang produksi perusahaan itu, 75.000 unit per tahun, dapat melayani permintaan dari berbagai pemerintah daerah.

Menurut Kristijanto, kendaraan niaga dengan mesin diesel, termasuk ramah lingkungan asal memenuhi standar perawatan. Soal kategori ramah lingkungan tergantung perawatan. ‘’Jangankan diesel, kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas pun, kalau kendaraannya tidak dirawat dengan maksimal, tetap juga akan menimbulkan polusi dan mencemari lingkungan,’’ katanya.

Menyinggung rencana Pemprov DKI Jakarta untuk mengimpor bus untuk dijadikan angkutan umum, Kristijanto dan Arta Sarsena berpendapat, sebaiknya semua pihak mendukung program pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Sebab itu berarti mengembangkan industri dalam negeri, sebagai salah satu penghela pertumbuham ekonomi nasional.

Dikemukakan, kalaupun harus mengimpor hendaknya tetap menggunakan ketentuan tarif atau bea masuk 40 persen. ‘’Jangan sampai bea masuk nol persen, karena hal itu dapat mengganggu industri dalam negeri, yang kini digencarkan oleh pemerintah,’’ tegas Kristijanto.

Harapan lainnya, hendaknua jumlah kendaraan yang diimpor dalam kondisi utuh (CBU – completely built up) dibatasi atau sesuai kuota. Dengan demikian, produsen dalam negeri masih kebagian pesanan dari pemerintah.

Lebih lanjut dikemukakan, Hino, dengan kawasan pabrik seluas 25,5 ha di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat itu terus meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri. Saat ini penggunaan komponen dalam negeri untuk kendaraan kecil sudah 60 persen, sedang untuk produksi kendaraan besar sekitar 35 persen.

‘’Kami bertekad meningkatkan penggunaan komponen lokal mengingat industri komponen kita mampu memenuhinya’’, katanya.

Ia mengatakan, Hino tetap merancang pengembangan industri otomotif sesuai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan peningkatan itu makin banyak tenaga kerja uang diserap. Saat ini, perusahaan itu memekerjakan 2.600 orang, di bidang manufaktur dan sales.

Di samping itu masih banyak yang bekerja di subkontraktor dan anak perusahaannya atau suplier, serta usaha nonformal, seperti, angkutan karyawan, kantin dan usaha lainnya.

Ia juga mengatakan, untuk saat ini Hino fokus pada pemasaran di dalam negeri, karena pasar tersebut masih terbuka lebar.

Ia menyebut wilayah Sumatera sebagai lahan potensial setelah Pulau Jawa. Oleh karena itu, ia berharap semua pihak sungguh-sungguh mengembangkan industri dalam negeri, dengan mengedepankan penggunaan produk sendiri.

Ambruk

Dalam kesempatan itu, Kristijanto meminta pemerintah pusat untuk tidak mengabulkan permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin menghapus bea masuk (BM) bus impor. Pasalnya, industri nasional sepenuhnya sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga jika BM-nya di nol-kan, industri otomotif dalam negeri akan ambruk.

‘’Biarlah pemerintah tetap mempertahankan kebijakan lama yakni mengenakan tarif BM bus utuh ebesar 40 persen,’’ kata Kristijanto.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta melalui Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo telah mengirim surat kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang isinya meminta agar pemerintah menghapus tarif BM bus utuh dari tarif normal (MFN) sebesar 40 persen. Bus-bus tersebut akan dijadikan armada busway di Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta menginginkan kendaraan yang akan dijadikan armada busway adalah bus yang menggunakan bahan bakar gas (CNG) sementara Hino selaku produsen bus di dalam negeri memproduksi bus dengan bahan bakar diesel yang menurut hemat Jokowi, bahan bakar diesel akan mencemari udara.

Karena itu dalam surat ke BKF yang tembusannya juga dikirim kepada Menteri Perindustrian MS Hidayat, dijelaskan bahwa Pemrov DKI Jakarta sebaiknya mengoperasikan bus dengan bahan bakar gas dan bukan diesel dengan alasan, bahan bakar diesel akan mencemari udara.

‘’Kesimpulan itu tidak benar sebab seperti saya ungkapkan di atas, soal mencemari udara bukan hanya diesel. Bahan bakar apapun itu jika mobilnya tidak dirawat, tetap saja mencemari. Lihat tuh Singapura yang udaranya terkenal bersih walau kendaraannya menggunakan diesel. Tapi karena perawatan armada mereka tetap terjaga, udaranya tetap bersih,’’ kata Kristijanto. (ender/sabar)

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS