JAKARTA, (tubasmedia.com) – Dugaan mafia alutsista yang telah menyeruak ke permukaan masih jadi sorotan publik. Terlebih kasus ini seperti bergerak lamban untuk diketahui fakta dan kebenarannya.
Oleh karena itu, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Komite Anti Korupsi Indonesia berencana mendatangi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan depan.
Agendanya adalah untuk melaporkan dugaan praktik mafia pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan yang diduga sudah merugikan uang negara hingga ratusan triliun rupiah.
Menurut Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono, hal ini dilakukan karena pihaknya juga pernah melaporkan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di TNI AL pada 2011.
Saat itu, dituturkan Arief, TNI AL memberikan pekerjaan pengadaan Helikopter Bell 412EP tahap II dengan nilai Rp 220 miliar kepada PT Dirgantara Indonesia (DI).
Dalam pekerjaan ini, PT DI sudah dibayar Rp 212.415.954.199 atau 96 persen. Tetapi pekerjaan atau kemajuan fisik baru 20 persen.
Selain itu, dalam kontrak untuk pemesanan Helikopter Bell 412EP oleh Kemenhan, yang berasal dari dana APBN, terdapat perbedaan penentuan imbalan (fee) kepada mitra penjualan PT DI.
Padahal helikopter yang dipesan sama dan pembeli juga sama, yaitu Kementerian Pertahanan yang kini dipimpin Prabowo Subianto. Tetapi untuk pengguna yang berbeda, yaitu TNI AD dan TNI AL.
PT DI memberikan fee kepada BTP sebesar 5 persen dari total kontrak Helikopter Bell 412EP beserta perlengkapannya untuk TNI AD. Sementara PT DI memberikan fee kepada BTP sebesar 7 persen dari total kontrak Helikopter Bell 412EP beserta perlengkapannya untuk TNI AL.
“Akibatnya denda yang harus dibayar oleh PT DI sebesar Rp 3.357.999.942,” terang Arief, Sabtu (22/5).(sabar)