BPS Ingatkan Prabowo dan SBY Kalau Ngomong Harus Didukung Data

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyebut kemiskinan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) naik 50%.

Tak kalah mencengangkan, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut ada sekitar 100 juta orang yang masuk dalam kategori miskin.

Angka tersebut jelas berbeda dengan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menyampaikan pada Maret 2018, angka kemiskinan di Indonesia 9,82% atau menjadi 25,95 juta orang.

Menanggapi itu, Kepala BPS Suhariyanto mempertanyakan dari mana Prabowo hingga SBY memperoleh angka tersebut, yang berbeda dengan versi BPS.

“Angka dari mana dulu? kalau kita ngomong kan harus pakai data kan,” katanya saat ditemui usai menghadiri diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (30/7/2018).

“Kalau cuma ngomong, nggak pakai data ya susah ya. Cek saja data yang ada. Jadi kalau sebuah statement nggak ada datanya agak susah kita mengkonfirmasi,” lanjutnya.

Dalam menyampaikan data, Suhariyanto mengatakan metodenya harus jelas dan tidak asal sebut.

“Sekarang kalau kita menghitung metode, metodenya itu kan harus baku ya. Saya bisa saja bilang penduduk miskin 5% loh. Dari siapa (datanya)? ngikutin saya, kan gitu. Atau saya bilang penduduk miskin Indonesia 50%, dari mana? ya pokoknya ngikutin saya saja. Kan nggak bisa gitu,” ujarnya.

“Kita harus mengacu kepada standar metode yang baku, yang biasa dilakukan oleh semua negara. Kayak BPS, tadi saya bilang kita bukan BPS yang bikin metodenya, tapi mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang dibuat oleh lembaga internasional. Diterapkan di negara lain nggak? diterapkan,” tambahnya. (red)