Buruk, Kebijakan Gubernur DKI Soal Rusun

Laporan: Sabar Hutasoit

JAKARTA, (Tubas) – Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa mengatakan banyaknya masalah yang timbul dalam program pengadaan rusun di ibukota sematamata hanya kaerna kebijakan Pemrov DKI Jakarta yang memprihatinkan. Program 100 menara rusun yang dicanangkan pemerintahan SBY, sesungguhnya bertujuan mempermudah masyarakat menengah ke bawah mendapat perumahan.

Suharso mengkritik kebijakan Pemprov DKI Jakarta mengenai masalah perizinan. Ia mencontohkan pencabutan izin pada rusun di Jakarta Timur, karena belum terdapat fasilitas umum di dalamnya. Anehnya, sejak awal, izin pembangunan sudah dikeluarkan. “Seharusnya kalau tidak setuju, dari awal sudah dikemukakan. Jadi, kalau presiden kesal kepada Fauzi Bowo, itu betul,” cetus menteri dari PPP itu.

Menanggapi pernyataan Menpera, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Agus Subardono mengakui, sejumlah rusun yang dibangun tak bisa langsung ditempati karena belum ada jaringan listrik dan air. Di Rusun Cakung Barat misalnya, listrik baru bisa masuk 200 watt untuk setiap unit. PLN tidak sanggup memberikan daya 900-1.200 watt per unit di rusun itu.

“Kendala terbesar lainnya menyangkut aliran air. Akhirnya, setelah lahan dapat dibebaskan, rusun dibangun lebih dulu, sementara soal air dan listrik dipasang belakangan,” ujar Agus.

Buruknya upaya Pemprov DKI Jakarta memaksimalkan program rusun untuk warganya menjadi hal yang perlu digarisbawahi. Kebutuhan akan tempat tinggal bagi warga Jakarta sudah mendesak. Namun, ribuan unit rusun yang telah dibangun untuk mengatasi permasalahan tersebut, justru terkesan diabaikan keberadaannya oleh pemerintah. Padahal, dana yang telah dihabiskan mencapai ratusan miliar.

Tak sedikit rumah susun yang terbengkalai dan dibiarkan kosong, sehingga rusak sebelum dihuni. Ini menunjukkan kurang seriusnya pemerintah menjalankan program rusun.

Menanggapi kejadian itu, Kepala Sub Dinas (Kasubdis) Pengadaan Rusun Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Makmun mengatakan, pihaknya telah mengadakan sosialisasi pada pegawai Dinas Kebersihan sesaat setelah rusun tersebut selesai dibangun. “Kami tidak mengetahui pasti. Yang jelas kami tidak pernah menahan agar rusun tersebut tetap kosong,” kilahnya. ***