Caleg-caleg Kotor, Mungkinkah Terpilih?

Laporan: Redaksi

ilustrasi

ilustrasi

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Ditengarai, setidaknya 90 persen wajah lama anggota legislatif atau incumbent mencalonkan diri kembali pada pemilihan umum (pemilu) 2014 dan dari 90 persen anggota dewan tersebut ada beberapa nama yang disebut-sebut dalam kasus tindak pidana korupsi.

Mereka memang belum dijadikan terdakwa oleh Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK), tetapi baru sebatas tersangka atau saksi penting, namun sudah bolak balik diperiksa KPK. Bahkan sudah ada yang dilarang bepergian keluar negeri alias dicekal dan rumah kediaman serta kantornya-pun digeledah serta beberapa harta benda dibeslah.

Namun pemilik nama-nama tersebut masih saja percaya diri, tetap tegar dan mampu menebar senyum di papan-papan iklan caleg yang dipajang di pinggir jalan atau digantung di atas pohon serta ikut kampanye menawarkan program-program indah memajukan bangsa. Tentu saja di mata hukum Indonesia, mereka itu masih punya hak untuk mencalonkan diri karena belum dinyatakan secara sah melakukan tindak pidana korupsi.

Inilah salah satu bias demokrasi, konsekwensi berdemokrasi. Siapapun sekarang ini bisa jadi pemimpin atau pun pejabat. Mau dia bekas bajingan, bekas koruptor, bekas germo, bekas mucikari, bekas napi atau bahkan masih aktif melakukan pelanggaran demi pelanggaran, asal mendapat dukungan terbanyak, bisa jadi pejabat.

Fakta ini menegaskan bahwa rekrutmen calon legislatif masih jauh dari fatsun politik. Padahal semestinya, justeru calon yang bersih dari kasus hukum, berkualiatis, berintegrasi serta jujur yang diajukan pimpinan partai politik untuk dipilih rakyat, bukan yang sebaliknya.

Karena itu yang terpenting sekarang adalah rakyat yang harus cerdas dan bijak untuk menentukan pilihannya agar ke depan negeri ini tidak makin terpuruk dan hancur digerayangi para perampok.

Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK Negara) menyimpulkan jumlah anggota DPR yang mencalonkan diri kembali 507 orang. Rincian anggota DPR yang kembali mencalonkan diri pada Caleg 2014 terdiri dari :
Partai Demokrat : 33 orang, Golkar : 82 orang, PDIP : 84 orang, PKS : 57 orang, PAN : 42 orang, PPP : 33 orang, Gerindra : 24 orang, PKB : 26 orang dan Hanura : 16 orang.

Sebagian besar dari anggota DPR itu diduga akan fokus pada pencarian dana kampanye dibandingkan bekerja dengan baik menjelang masa akhir jabatan. Kemungkinan lain akan banyak terjadi proses penyalagunaan wewenang dimana fasilitas negara dan tugas sebagai legislatif dibajak dan diselewengkan untuk kampanye 2014.

Sebenarnya, tidak ada masalah kalaupun yang akan duduk nanti di gedung dewan yang terhormat adalah wajah-wajah lama. Persoalannya, dengan sejumlah dugaan di atas, jelas para politikus ‘’busuk’’ itu tidak lagi punya modal integritas yang bisa dibanggakan kepada publik agar dipilih kembali.

Partai politik-pun kehilangan wibawa karena diduga keras menutup mata terhadap ulah dan perangai kader-kadernya. Bagi partai politik saat ini yang terpenting kadernya bisa mendulang suara. Soal integritas kader, kepedulian terhadap rakyat dan mutu berpolitik, entar dulu.

Karena itu konstituen dituntut mawas diri karena kita tak mau dan tak rela menitipkan bangsa ini kepada mereka-mereka yang berotak kotor, perampok dan penjarah uang rakyat.

Rasanya kita sudah muak. Mungkin yang bisa dilakukan para konstituen saat ini, khususnya sebelum memasuki bilik pemilihan anggota legislatif adalah mencoret atau men-tipex nama-nama caleg yang sudah masuk dalam daftar KPK.

Akhir-akhir ini ada ajakan agar tidak menerima politik uang yang disebarkan melalui pesan singkat (SMS). Ajakan bernada renungan ini mengilustrasikan, bila pemilih dibayar Rp 250 ribu untuk memilih caleg atau partai tertentu, maka bila dibagai lima tahun, itu artinya ia dibayar Rp 50 ribu per tahun. Bila 50 ribu ini dibagi 12 bulan, maka itu artinya si pemilih dibayar Rp 4.166 per bulan dan bila Rp 4.166 dibagi 30 hari, si pemilih yang menerima Rp 250 ribu itu sama artinya dengan dibayar Rp 139 per hari.

Dengan ilustrasi ini, maka digambarkan, ternyata harga diri seorang pemilih yang dibayar Rp 250 ribu oleh caleg atau partai tertentu, lebih rendah dari harga permen.

Dan lebih berbahaya lagi, dengan harga diri pemilih yang begitu murah dan bisa dibeli ini, Indonesia akan sulit terbebas dari korupsi. “Itu kalau Rp 250 ribu. Kalau cuma Rp 25 ribu, berapa nilai seorang pemilih,” demikian pesan itu beredar. (sabar)

Topik :

Berita Terkait

Komentar

Komentar