Dahulu BLT Sekarang BLSM

Laporan : Redaksi

Gede Pasek Suardika

Gede Pasek Suardika

JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ditanggapi masyarakat sebagai kebijakan tidak populis. Kebijakan menaikkan harga premium dan solar sebesar Rp 1.500 itu mulai 1 April mendatang telak menimbulkan gejolak. Selain kenaikan harga sembako juga menaikkan suhu mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya berunjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia.

Politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika saat ditemui tubasmedia.com di Balai Wartawan gedung DPR Jakarta mengakui setiap kebijakan pemerintah selalu ada yang pro dan kontra. “Sebenarnya kenaikan harga BBM juga terjadi pada era pemerintahan masa lalu,” katanya.

Dari harga premium Rp 0,5 di tahun 60-an hingga era Presiden SBY selalu ada kebijakan kenaikan harga BBM eceran. “Hanya saja ketika SBY sekarang ini menaikkan harga BBM selalu diikuti dengan menjaga jaringan sosial masyarakat miskin,” kata Pasek Suardika.

Menurut dia rakyat miskin yang diselamatkan jangan sampai dimasuki oleh kepentingan lain yang tak bertanggung jawab. Kalau masyarakat bawah tidak perlu diskusi, mereka harus diselamatkan. Masalahnya, bagaimana mengurangi pemakaian BBM bersubsidi oleh mereka yang bermobil dan bermotor. Konsumsi BBM tidak bersubsidi tidak terlalu banyak. Padahal pertumbuhan kendaraan bermotor sudah tinggi, sekitar 15%.

Selama ini Partai Demokrat terus belajar dan belajar. Upaya yang dilakukan dengan pola jaring pengaman sosial melalui Bantuan Langsung Masyarakat Sementara (BLMS) yang sebelumnya namanya Bantuan Langsung Tunai (BLT). “Kita sepakat untuk menjaga BLMS bisa tepat sasaran yaitu masyarakat bawah yang tak mampu,” tegas Suardika.

Selain itu juga transparansi anggaran menjadi komponen penting juga. “Ini yang selalu menjadi sorotan masyarakat terhadap pemimpin negeri ini. Dan, ini yang selalu didorong melalui keterbukaan informasi kepada publik,” ujar pria kelahiran Bali itu. (rudi kosasih)

Berita Terkait

Komentar

Komentar