DOLOKSANGGUL, (tubasmedia.com) – Rencana pemerintah men-zero-kan Keramba Jaring Apung(KJA) di kawasan Danau Toba dinilai sangat dilematis. Pasalnya akan menimbulkan beda pendapat karena kepentingan yang berbeda.
‘’Namun demikian upaya membersihkan KJA dari Danau Toba tetap harus didukung dan harus terwujud demi kelestarian Danau Toba,’’ Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila(MPC-PP) di kediamannya kemarin.
Tokoh Pemuda Humbahas itu dengan tegas mengatakan, program pemerintah menetapkan Danau Toba menjadi destinasi wisata super prioritas adalah program yang harus diwujudnyatakan.
‘’Yang pasti membersihkan KJA dari Danau Toba, akan dapat perlawanan dari pengusaha KJA. Hiraukan saja itu. Jangan tergantung kemauan dunia usaha yang sudah mencemari Danau Toba,’’ tambahnya.
Sementara Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kepada tubasmedia.com melalui Plt Kadis Peternakan dan Perikanan, Nella Simamora mengatakan sosialisasi zero KJA di Humbahas sudah dilakukan pada 26 Maret 2021.
Pemkab Humbahas wajib mengikuti Perpres No. 81 tahun 2014 tentang
Tataruang kawasan Danau Toba. Saat ini ada 862 kotak KJA dimiliki 41 KK di Kecamatan Baktiraja yang merupakan zona merah dan zona kuning.
Bagi pemilik KJA, pemerintah telah menganjurkan alih fungsi dari pengusaha KJA menjadi pengusaha perikan darat seperti Ihan dan beternak unggas.
“Pemerintah akan membantu untuk menfasilitasi benih dan pakan ikan kolam terpal dan jaring bagi pengguna sampan nelayan,” terang Nella.
Selain itu kata dia,bagi penggiat UMKM Pemerintah akan membantu dan memfasilitasi ke Dinas terkait seperti Kopedagin.
Terpisah, Anton Simamora pemilik 76 kotak KJA di Bakkara, kepada wartawan saat coffee morning di Doloksanggul mengaku bahwa dirinya adalah pemilik Keramba terbesar di daerah itu.
Dia mengatakan bahwa dirinya tetap mendukung program pemerintah. Namun dia berharap solusi terbaik dari pemerintah agar berpihak kepada masyarakat. (edison ompusunggu)