JAKARTA, (tubasmedia.com) -Kementerian Pertanian disebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu instansi yang menyajikan data sendiri terkait pangan. Namun demikian, data tersebut berbeda dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga menimbulkan keraguan pengambilan keputusan.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengakui hal tersebut memang terjadi selama ini. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, Amran akan menghentikan semua survei dan mengacu kepada Badan Pusat Statistik (BPS).
“Iya benar (akan dihentikan),” tegas Amran di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4/2016).
Data yang telah ada, kata Amran, akan diserahkan kepada BPS untuk disempurnakan. Ia menyatakan pentingnya data dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, khususnya di bidang pangan.
“Selalu sinergi dengan BPS. Ini kemarin rapat minggu lalu semua jajaran seluruh Indonesia dengan BPS,” jelasnya.
Amran tidak dapat menyebutkan besaran anggaran survei yang dimiliki instansinya pada 2015 lalu. Namun ke depan, dipastikan data BPS akan menjadi pegangan.
“Sudah ditunjukan bahwasanya sekarang data itu disempurnakan. Kita koordinasikan dengan BPS,” tegas Amran.(red)