Debt Equity Swap dan Ancaman Hilangnya Kedaulatan Ekonomi

Oleh: Fauzi Aziz

 

PERTAMA, kondisi win-win yang dapat menjadi salah satu solusi ketika terjadi gagal bayar utang adalah Debt Equity Swap (DES). DES adalah skema untuk mengubah status utang (debt) menjadi kepemilikan (equity).

Skema ini umumnya dapat terjadi dalam penyelesaian utang swasta atau utang BUMN. Bisa juga dapat dilakukan pada penyelesaian utang pemerintah ( official debt ) meskipun jarang dilakukan. Penyelesaian kasus utang pemerintah umumnya dilakukan melalui upaya penjadwalan kembali pembayaran utang, penghapusan utang atau pola lain sesuai kesepakatan para pihak.

KEDUA, utang bukan barang baru dan telah  berlangsung dari zaman ke zaman hingga kini dan mendatang. Krisis utang juga telah terjadi berkali-kali dalam “magnitudo” berbeda-beda skalanya. Terakhir ketika terjadi krisis utang UE, dan AS tahun 2008/2009.

Krisis utang UE terjadi karena goverment failure. Sedangkan krisis utang AS terjadi karena private failure. Kata failure harus digaris bawahi. Hal ini berarti ada faktor non teknis yang menjadi pemicunya. Bisa terjadi karena overstretch, melanggar norma kepatuhan dan kepatutan maupun karena ada faktor moral hazaard.

Misal utang jangka pendek dipakai untuk keperluan jangka panjang. Contoh lain adalah terjadi over borrowing dan overlanfing. Semua pada dasarnya menjadi bersifat out of control.

Merisaukan

KETIGA, sekarang dunia, termasuk Indonesia “gegeran” tentang beban utang. Kondisinya digambarkan oleh WEF sangat merisaukan. Dalam laporannya WEF membuat prediksi bahwa potensi terjadinya krisis utang akan terulang lagi, dan sangat berpotensi dapat menimbulkan “kebangkrutan” meluas.

Kita boleh percaya boleh tidak dengan prediksi WEF tersebut. Yang jelas semua negara besar sudah terjebak utang besar. Selama masa pandemi covid 19 yang sudah berjalan setahun, utang global naik USD 24 triliun. Institute of Internasional Financial (IIF) mencatat bahwa utang global tembus USD 281 triliun. Ratio utang terhadap PDB di seluruh dunia lebih dari 355%.IIF memperkirakan bahwa progam pemerintah untuk pandemi covid 19 telah menyumbang separoh dari kenaikan utang tersebut. Perusahaan global, perbankan, rumah tangga menambahkan masing-masing USD 5,4 triliun, USD 3,9 triliun, dan USD 2,6 triliun.

KEEMPAT, debt to GDP maksimum 60% dilanggar, deficit spending dengan batas 3% terhadap GDP dilanggar , Debt Service Ratio yang merupakan nisbah antara utang terhadap ekspor dilanggar, dan Debt Equity Ratio juga dilanggar, sehingga yang tersisa hanya bagaimana caranya bisa melunasi utang.

Yang tersisa lagi mungkin aset tetap yang dijadikan jaminan. Indonesia mempunyai Barang Milik Negara ( BMN) yang telah direvaluasi nilainya sekitar Rp 10.000 triliun. Boleh jadi masih ada aset negara dalam bentuk lain yang belum dicatat. Rating utang Indonesia selama ini berstatus Invesment Grade.

Gagal Bayar

Artinya, Indonesia dianggap oleh lembaga rating internasional mempunyai kemampuan bayar yang tinggi dengan risiko gagal bayar yang rendah. Utang luar negeri Indonesia sudah mencapai 41% terhadap PDB. Tahun ini Indonesia dalam pemberitaan dikabarkan akan membayar bunga utang saja sekitar Rp 370 triliun.

KELIMA, utang telah menyebabkan beban berat bagi negara-negara yang rajin berutang. Stigma  lama, utang selalu menjadi beban negara-negara berkembang.

Kini juga telah menjadi beban bagi negara-negara maju karena sering menimbulkan kesulitan pengangsuran, pinjaman internasional menjadi semacam pintu yang mempertemukan negara-negara berkembang dengan IMF, dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya untuk minta supervisi atau juga minta dana talangan (bailout).

Banyak negara acapkali dihadapkan pada antara dua pilihan yang sama-sama tidak menyenangkan. Yakni kegagalan membayar utang yang akan mengarah pada keterupurukan ekonomi, atau menerima bantuan yang membuat mereka “kehilangan kedaulatan ekonomi”.

Ketidak nyamanan ini akan bisa terlihat saat penyelesaian utang dilakukan dengan skema Debt Equity Swap menjadi pemandangan sehari-hari. Bisa Debt Equity Swap pada perusahaan BUMN atau pada perusahaan swasta. Bahkan bisa saja dialami pada mekanisme penyelesaian utang pemerintah, dimana pemerintah dapat memberikan konsensi pada negara kreditur mengelola sumber daya ekonomi tertentu yang bersifat strategisdi dalam negeri.

Bisa terjadi pada pengelolaan sektor migas, tambang, perkebunan dan perikanan atau pada sektor jasa transportasi dan telekomunikasi dll. Cerita ini berkaitan jika terjadi gagal bayar. Potensi gagal bayar selalu menjadi ancaman jika pengelolaan utang buruk.

KEENAM, beban utang luar negeri selalu terkait dengan persoalan cadangan devisa. Jika suatu negara tidak mempunyai cadangan devisa yang cukup, negara bersangkutan pasti akan kesulitan melunasi utangnya karena utang luar negeri harus dibayar pakai USD atau valas lain yang kuat.

Risikonya bisa terjadi utang dibayar utang karena cadangan devisa kita tidak cukup memadai,utamanya yang berasal dari Devisa Hasil Ekspor (DHE ). Menurut  pendapat penulis, kebijakan pemerintah dan BI agar DHE dikonversi ke rupiah sebenarnya tidak bijaksana.

Sewaktu Darmin Nasution menjabat Menko Perekonomian mengatakan bahwa 80% DHE disimpan di perbankan dalam negeri , tapi hanya 20% yang dikonversi menjadi rupiah. Ada arah yang tidak sepenuhnya ketemu antara kepentingan pemerintah dan dunia usaha. Kepentingan pemerintah untuk dikonversi ke rupiah adalah guna menjaga stabilitas nilai tukar mata uang rupiah.

Sementara itu dari kepentingan dunia usaha, DHE tidak dikonversi ke rupiah karena sebagian besar bahan baku/penolong untuk mendukung produksi masih diimpor dan juga akan digunakan bayar bunga utang setiap tahun.

Dilematis

KETUJUH, masalah tersebut menjadi dilematis. Tentang rencana menaikkan tarif PPN, PPh, dilihat urgensinya dari kepentingan pemerintah ,  dilakukan dengan tujuan untuk menutup neraca keseimbangan primer yang negatif sehingga belanja pemerintah diupayakan tidak lagi dibiayai dari utang.

Masalahnya upaya tersebut dilakukan pada waktu yang tidak tepat sehingga direspon negatif oleh banyak kalangan. Karena itu, lebih baik ditunda rencana untuk menaikkan pajak dan perluasan obyek pajak karena momennya tidak pas. Indonesia kalau tidak salah tahun 2022 akan menjadi tuan rumah pertemuan G-20. Semoga saja soal beban utang global yang telah mencapai 355% terhadap PDB global, dan soal reformasi sistem cadangan global dapat dibahas pada forum G-20 tersebut. Indonesia berkepentingan dengan kedua isu tersebut.

KEDELAPAN, sementara berbagai proses kebijakan masih digodok oleh pemerintah, maka paling bijaksana yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kualitas belanja negara yang sesuai protokol penanganan krisis keuangan dilakukan melalui pergeseran anggaran antar fungsi, antar progam dan antar kegiatan. Dapat pula dilakukan dengan mengurangi pagu belanja negara.

Menggunakan Sisa Anggaran Lebih untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN. Membatasi penarikan dana siaga dari lembaga keuangan Internsrional. Semua dilakukan agar APBN menjadi sehat.(penulis, pemerhati ekonomi dan industri, tinggal di Jakarta)

Berita Terkait

Komentar

Komentar