Delapan Pejabat Eselon Dua Kemenperin Dimutasi

1

MENGAMBIL SUMPAH – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengambil sumpah dan melantik Pejabat Eselon II Kemenperin, di Jakarta 9 Desember 2016. (dari kiri) Ir Hasbi Assidiq Syamsuddin sebagai Inspektur III Itjen; Ir Zakiyudin, MA sebagai Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Ditjen ILMATE; Ir Roy Sianipar, MM sebagai Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan di Jakarta; Ir Ignatius Warsito, MBA sebagai Sekretaris Ditjen PPI; Ir Restu Yuni Widayati, MA sebagai Sekretaris Ditjen ILMATE; Ir Umar Habson, MM sebagai Kepala Balai Besar Industri Agro di Bogor; Ir Eddy Siswanto, MAM sebagai Ses Ditjen IKM; Ir Arus Gunawan sebagai Direktur Pengembangan Wilayah Industri I Ditjen PPI.-tubasmedia.com/ist

 

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pemerintah tengah berupaya meningkatkan peran pendidikan kejuruan dan vokasi dalam menunjang penyediaan tenaga kerja agar sesuai kebutuhan di dunia industri.

Upaya ini diimplementasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kompetensi, kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

“Dalam rapat terbatas dengan para Menteri Kabinet Kerja beberapa waktu lalu, Bapak Presiden Joko Widodo telah mengarahkan kepada Kementerian Perindustrian agar menjadi leading ministry untuk pengembangan pendidikan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri secara nasional,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika memberikan sambutan pada Pelantikan Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (9/12).

Untuk menjalankan arahan Presiden tersebut, Airlangga mengungkapkan, pihaknya segera melakukan langkah-langkah strategis, yang meliputi penyusunan proyeksi pengembangan, jenis kompetensi dan lokasi industri khususnya yang terkait dengan lulusan SMK serta peningkatkan kerja sama dengan dunia usaha untuk memberikan akses yang lebih luas lagi bagi siswa SMK untuk melakukan praktek kerja lapangan dan program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK.

“Selain itu, kami mendorong industri untuk memberikan dukungan dalam pengembangan teaching factory dan infrastruktur, mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta mengusulkan program pemanfaatan tenaga ahli di perusahaan-perusahaan industri yang purna bakti untuk dijadikan tenaga pengajar di SMK,” paparnya.

Dalam percepatan pelaksanaan upaya tersebut, Menperin telah menugaskan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Industri untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait maupun dengan dunia usaha.

“Bahkan, saya telah berbicara dengan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia agar pendidikan vokasi masuk dalam kerangka kerja sama IA-CEPA,” ungkap Airlangga.

Dalam acara pelantikan tersebut, Menperin memberikan apresiasi kepada jajaran pimpinan dan stafnya karena pada bulan Desember ini Kemenperin berhasil meraih dua penghargaan, yaitu sebagai Kementerian/Lembaga Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) Terbaik dari Kementerian Keuangan dan masuk dalam Zona Hijau sebagai Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI.

“Semoga dengan penghargaan-penghargaan itu dapat terus memotivasi kita untuk bekerja lebih baik lagi dalam meningkatkan dan memajukan industri nasional,” tegasnya.

Lantik Delapan Pejabat

Menperin mengambil sumpah dan melantik sebanyak delapan Pejabat Eselon II Kemenperin dalam rangka mutasi, mengingat adanya kebutuhan organisasi, keseimbangan antara unit eselon I serta menyesuaikan dengan kompetensi dan dinamika perubahan yang terjadi.

“Proses pengisian jabatan eselon II ini telah dilaksanakan mengacu kepada amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dilaksanakan melalui Panitia Seleksi (PANSEL) sesuai dengan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” jelasnya.

Kedelapan pejabat eselon II tersebut, yakni Hasbi Assidiq Syamsuddin sebagai Inspektur III Inspektorat Jenderal, Zakiyudin sebagai Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Roy Sianipar sebagai Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) Jakarta, Ignatius Warsito sebagai Sekretaris Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI), Restu Yuni Widayati sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Umar Habson sebagai Kepala Balai Besar Industri Agro (BBIA) Bogor, Eddy Siswanto sebagai Sekretaris Ditjen Industri Kecil dan Menengah (IKM), dan Arus Gunawan sebagai Direktur Pengembangan Wilayah Industri I Ditjen PPI.

Menurut Airlangga, pejabat eselon II memiliki peran yang strategis dalam mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan industri nasional. Mereka akan merealisasikan target kebijakan industri yang telah digariskan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Rencana Strategis maupun dalam peraturan perundangan lainnya.

“Kami bertekad untuk terus memacu sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing Indonesia,” pungkasnya. (sabar)

Berita Terkait