Demokrasi RI Di Persimpangan Jalan

Oleh: Fauzi Aziz

Fauzi Aziz

Fauzi Aziz

DEMOKRASI sedang menjadi bola panas. Tafsirnya pada saat rakyat kebanyakan sudah memahami tentang konsep demokrasi, rakyat mulai mengoptimasi perannya sebagai pemegang kedaulatan. Tampaknya, rakyat sudah mulai bosan dan kian tidak percaya terhadap kerja politik parpol dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan dewasa ini.

Rakyat golongan kelas menengah yang menjadi sumber penggerak untuk melawan oligarki politik di parlemen, telah mampu menjadi kelompok penekan yang sangat kuat dalam kehidupan politik, dewasa ini. Pemerintah dan DPR bisa “ditumbangkan” oleh kekuatan rakyat semesta kalau kerja mereka dinilai tidak amanah melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Para elite politik rupanya tidak menyadari, mereka berhadapan dengan rakyat yang cerdas, paham tentang politik, demokrasi, dan lupa bahwa rakyat hari ini adalah sebagian besar golongan kelas menengah yang mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.

Konsep demokrasi di mata rakyat adalah soal hak asasi dan secara mudah dipahami sebagai konsep kehidupan politik dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Apa yang berkembang akhir-akhir ini harus dapat dipahami bahwa rakyat sejatinya tidak menolak sistem perwakilan.Tapi, yang dikehendaki oleh rakyat adalah suara rakyat tidak “disumbat” dalam menyampaikan aspirasi politiknya, di antaranya, dalam hal pemilihan presiden, anggota DPD/DPR/DPRD maupun dalam pemilihan gubernur/bupati/wali kota.

Ini saja yang menjadi harapan rakyat. Mereka yang terpilih tentu harus bertanggung jawab kepada rakyat (bukan kepada parpol) sebagai pemberi mandat penuh saat pilpres, pileg, pilgub/pilbup/pilwali kota diselenggarakan. Rakyat sebagai pemberi mandat dan pemegang kedaulatan harus diberikan ruang untuk menjalankan kedaulatannya secara maksimal. Sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini barangkali secara kelembagaan sudah baik, yaitu ada lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Rakyat sangat mengerti di republik ini ada pemerintah yang dipimpin oleh presiden.

Rakyat juga memahami bahwa mereka harus memilih calon yang diajukan oleh parpol, dan sesudah terpilih, rakyat juga rela menjadi wakilnya di DPR/DPD/DPRD.Yang tidak rela kalau gubernur/bupati/wali kota dipilih melalui DPRD. Logika politik rakyat cukup masuk akal, dan cara memandangnya juga cukup sederhana, yaitu kalau presiden, anggota DPR/DPD/DPRD saja dipilih langsung oleh rakyat, mengapa gubernur/bupati/wali kota harus dipilih oleh DPRD.

Oleh sebab itu, rakyat hanya menghendaki perlakuan yang sama, yaitu pemimpin di daerah juga dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh DPRD. Negeri ini dibuat berisik dan gaduh oleh elite politik, bukan oleh rakyat. Indonesia akan mampu keluar dari segala macam bentuk hambatan dan ancaman jika kebijakan politik di dalam negerinya sehat dan berkualitas untuk memberikan dukungan kepada rakyat mengembangkan kapasitasnya sebagai warga negara yang produktif. Proses politik yang selama ini terjadi di DPR/DPRD oleh rakyat dinilai tidak sehat, karena yang mereka perjuangkan lebih banyak mementingkan urusan politik oligarki ketimbang mengurus kepentingan rakyat pada umumnya.

Di Persimpangan Jalan

Demokrasi dibuat multitafsir, menurut kepentingan para elite yang duduk di parlemen. Demokrasi di Indonesia saat ini berada dalam persimpangan jalan, di satu pihak berada di lingkungan paham demokrasi yang bersifat liberal, dan di pihak lain, bangsa ini masih menjunjung tinggi sistem demokrasi Pancasila, sebagaimana sering kita dengar dari ucapan para elite politik.

Kini, kekuatan politik secara riil terpusat di tiga kubu, yaitu kubu Indonesia Hebat yang akan menjalankan tugas pemerintahan, kubu Merah Putih yang menguasai parlemen,dan kubu Rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah.

Sebagai rakyat biasa hanya bisa berharap semoga sistem demokrasi politik yang sudah susah payah dibangun tidak “dirusak” oleh perilaku politik oligarki yang hanya haus kekuasaan yang mengganggu jalannya roda pemerintahan yang sah. Kekuatan rakyat semesta pasti akan bergerak karena kedaulatannya terciderai.

Gerakan rakyat untuk penyelamatan Indonesia dari kehancuran pasti akan terjadi, sebagai pembelaan atas fenomena politik dalam negeri yang tidak sehat. Demokrasi harus diselamatkan, dan tiga kekuatan politik riil yang saat ini terbentuk, harus melakukan islah untuk penyelamatan Indonesia. Ada atau tidak ada mekanisme politik yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan politik dalam negeri, islah politik harus dilakukan. Dan kekuatan rakyat sebagai pemberi mandat mau tidak mau harus digerakkan untuk melawan tirani politik oligarkis. ***

Berita Terkait

Komentar

Komentar